Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021

"Prinsipnya, KSPI setuju dengan PPKM Darurat yang pengaturannya jelas dan tegas. Serta,
program vaksinasi tidak boleh berbayar karena akan terjadi komersialisasi," tandas Said.
Ancaman PHK hingga Tutup Gerai, Nasib Sial Pengusaha Mal Imbas PPKM Darurat

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus
Widjaja mengatakan, pengusaha mal saat ini masih terus berjuang menghadapi PPKM Darurat
yang ditetapkan di Jawa Bali hingga 20 Juli 2021.

Meski terus meringis, Alphon menyatakan, pengusaha mal masih berupaya maksimal untuk
mempertahankan semua pekerja sambil berharap PPKM Darurat tidak berkepanjangan.

"Jika ternyata PPKM Darurat berlarut dan berkepanjangan, maka tentunya PHK akan sulit
dihindari," ujar Alphon kepada Sabtu (10/7/2021).

Selain ancaman PHK, dia melanjutkan, PPKM Darurat juga membuat sejumlah penyewa gerai
menarik diri dari mal. Meski belum ada penyewa besar yang menghentikan usahanya, namun
Alphon tak ingin nasib naas terus berlarut.

"Saat ini sudah ada beberapa penyewa yang memutuskan untuk menghentikan usahanya, dan
dikawatirkan akan semakin banyak jika PPKM Darurat berkepanjangan," ungkap dia.

Alphon pun berharap, pemerintah dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang dialami
pengusaha mal akibat PPKM Darurat ini. Semisal diminta tutup operasi tapi tetap ditagih
pungutan pajak atau retribusi.

"Pusat Perbelanjaan harus tetap membayar berbagai tagihan meskipun hanya beroperasi secara
terbatas bahkan pada saat diminta tutup sekalipun," keluhnya.

Pengusaha mal disebutnya juga harus terbebani tagihan listrik meskipun tidak ada pemakaian.
Kemudian tagihan gas, pajak bumi dan bangunan (PBB), hingga pajak reklame.

"Dikhawatirkan PPKM Darurat akan menjadi berkepanjangan akibat penanganan tidak fokus
pada dasar atau akar permasalahan," tutur Alphon.

201