Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021
P. 210
PPKM DARURAT, KSPI: LEDAKAN PHK SUDAH DI DEPAN MATA
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) meminta pemerintah memberikan perlindungan hak buruh di tengah
pemberlakukan PPKM Darurat .
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pemerintah harus memastikan tidak ada pelanggaran
terhadap hak-hak buruh, karena tidak menutup kemungkinan dalam situasi PPKM darurat ini
perusahaan melakukan PHK terhadap buruh.
"Terus terang, saat ini ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata karena sudah banyak
perusahaan yang mengajak serikat pekerja berunding untuk membicarakan program
pengurangan karyawan," kata Said, Selasa (13/7/2021).
Menurutnya, saat ini sudah ada pekerja yang dirumahkan dan bisa dipastikan upahnya terancam
akan dipotong.
Oleh sebab itu, Said pun meminta agar pengusaha nakal yang melakukan PHK di tengah pandemi
dan memotong upah buruh ditindak tegas.
"KSPI meminta pelaksanaan PPKM darurat diikuti dengan perlindunga terhadap hak-hak buruh,"
ucapnya.
Selain itu, kata Said, pemerintah juga perlu memperhatikan tingkat penularan Covid-19 di klaster
perusahaan, yang mana perkiraan KSPI ada buruh yang terpapar Covid-19 mencapai 10 persen.
"Persoalannya adalah para buruh tidak mempunyai uang lebih untuk membeli vitamin dan obat-
obatan saat isoman," kata Said.
Pemerintah memiliki opsi perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat hingga 6 pekan.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta wacana itu dikaji
secara mendalam.
"Apapun opsi yang diberikan untuk kemudian mengatasi lonjakan Covid ini memang harus
dipikirkan matang-matang, tapi memang opsi tersebut tentunya memang dibuat untuk
mengatasi lonjakan Covid-19," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/7/2021).
Dasco menegaskan, sebagus apapun kebijakan pemerintah harus dilakukan kajian mendalam.
Selain itu, konsistensi dalam penegakan aturan PPKM Darurat juga harus diutamakan.
"Kami juga mengimbau kepada masyarakat, PPKM ini supaya kita jalani, kemudian kita sama-
sama menjalankan protokol kesehatan," ujar Dasco.
"Aparat di lapangan juga bertindak tegas tetapi harus juga terukur, jangan ada multitafsir, saya
lihat juga banyak di daerah-daerah tentang cara penegakan hukum dari PPKM Darurat ini," lanjut
Dasco.
Ketua Harian DPP Gerindra itu juga meminta masyarakat untuk menyaring informasi sehingga
tidak terpengaruh berita hoaks soal Covid-19.
"Kepada masyarakat kita minta supaya jangan termakan berita-berita hoaks tentang Covid dan
juga secara sadar menyebarluaskan nya karena ini akan berakibat menambah kepanikan dari
masyarakat," pungkas Dasco.
209
