Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021
P. 212
Terkait hal itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan
bahwa pada prinsipnya KSPI setuju dengan PPKM darurat dengan pengaturan yang jelas dan
tegas.
Namun demikian, KSPI meminta kepada pemerintah juga memastikan agar tidak ada
pelanggaran terhadap hak-hak buruh.
Karena, kata Said Iqbal, tidak menutup kemungkinan dalam situasi PPKM darurat ini perusahaan
melakukan PHK terhadap buruh.
"Terus terang, saat ini ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata. Karena saat ini sudah
banyak perusahaan yang mengajak serikat pekerja berunding untuk membicarakan program
pengurangan karyawan," kata Said Iqbal, kepada wartawan, Selasa (13/7/2021).
Selain itu, lanjut Iqbal, sudah ada pekerja yang dirumahkan dan bisa dipastikan upahnya
terancam akan dipotong.
Oleh karena itu, para buruh meminta agar pengusaha nakal yang melakukan PHK di tengah
pandemi dan memotong upah buruh ditindak tegas. Selain itu, KSPI juta meminta pelaksanaan
PPKM darurat diikuti dengan perlindungan terhadap hak-hak buruh.
"Secara bersamaan, KSPI juga menegaskan dukungannya terhadap vaksinasi yang dibiayai oleh
negara dalam rangka untuk mempercepat berakhirnya pandemi Covid-19. Namun demikian,
KSPI tidak setuju dengan adanya vaksinasi berbayar yang bisa dipastikan akan terjadi
komersialisasi vaksin," ungkapnya.
Selain itu, Said Iqbal mengungkap hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah
tingkat penularan Covid-19 di klaster perusahaan.
Di beberapa perusahaan, KSPI memperkirakan buruh yang terpapar Covid-19 angkanya
mencapai 10%. Bahkan tidak sedikit buruh yang meninggal.
"Persoalannya adalah, para buruh tidak mempunyai uang lebih untuk membeli vitamin dan obat-
obatan saat isoman," pungkasnya.
211
