Page 208 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021
P. 208
Namun demikian, KSPI meminta kepada pemerintah juga memastikan agar tidak ada
pelanggaran terhadap hak-hak buruh. Karena tidak menutup kemungkinan dalam situasi PPKM
darurat ini perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap buruh.
"Terus terang, saat ini ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata. Karena saat ini sudah
banyak perusahaan yang mengajak serikat pekerja berunding untuk membicarakan program
pengurangan karyawan," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/7).
Iqbal mengatakan, sudah ada pekerja yang dirumahkan dan bisa dipastikan upahnya terancam
akan dipotong. Sebab itu, buruh meminta agar pengusaha nakal yang melakukan PHK di tengah
pandemi dan memotong upah buruh ditindak tegas.
"KSPI meminta pelaksanaan PPKM darurat diikuti dengan perlindungan terhadap hak-hak buruh,"
ujar Iqbal.
Lebih lanjut, KSPI juga menegaskan dukungannya terhadap vaksinasi yang dibiayai oleh negara
dalam rangka untuk mempercepat berakhirnya pandemi Covid-19. Namun demikian, KSPI tidak
setuju dengan adanya vaksinasi berbayar yang bisa dipastikan akan terjadi komersialisasi vaksin.
Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah tingkat penularan covid 19 di
klaster perusahaan. Di beberapa perusahaan, KSPI memperkirakan buruh yang terpapar Covid-
19 angkanya mencapai 10%. Bahkan tidak sedikit buruh yang meninggal.
"Persoalannya adalah, para buruh tidak mempunyai uang lebih untuk membeli vitamin dan obat-
obatan saat isoman," kata Said Iqbal.
207
