Page 237 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021

SIKAP KERESAHAN DUNIA USAHA, MENAKER MINTA APARAT TAK SIDAK
BERSAMAAN

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong tenaga pengawas dan mediator
ketenagakerjaan untuk berkoordinasi bersama tim Satgas Pencegahan Covid-19 dalam
mengawal pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat,
khususnya untuk perlindungan hak pekerja.

Koordinasi kadisnaker provinsi, kabupaten/kota yang intensif dengan aparat penegak hukum lain
di masa PPKM darurat ini, diyakini akan menciptakan suasana kondusif bagi keberlangsungan
usaha. Sebab kehadiran pengawas ketenagakerjaan, polisi, TNI, dan satpol PP dalam waktu
bersamaan saat pelaksanaan PPKM darurat dikhawatirkan akan menimbulkan iklim kurang
kondusif bagi keberlangsung usaha.

"Kita tak ingin PPKM darurat menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan
usaha. Karenanya diperlukan koordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lain,"
kata Ida beberapa waktu lalu.

Pemerintah Persilakan Masyarakat yang Ingin Vaksin Berbayar Ida menjelaskan, meskipun
Kemnaker memiliki dasar hukum untuk melakukan penegakan pelaksanaan K3 di perusahaan,
namun dalam suasana PPKM saat ini, dibutuhkan koordinasi dengan aparat hukum lain, yang
juga melaksanakan penegakkan pelaksanaan PPKM darurat.

"Koordinasi ini penting, agar fungsi masing-masing aparat penegak hukum dapat dilaksanakan
secara efektif dan di sisi lain juga tidak membuat perusahaan semakin tertekan dengan adanya
kunjungan-kunjungan pemeriksaan yang tak teroganisasi dengan baik," ucapnya.

Ida menambahkan, langkah lain yang perlu dilakukan pengawas ketenagakerjaan dalam
melakukan pengawasan, yakni pertama, tindakan preventif-edukatif sebagai upaya pembinaan
atau sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di tempat kerja. "Saya
ingin sampaikan juga ke Kadin, Apindo, kita sepakat penting mendahulukan preventif-edukatif,"
katanya.

Langkah berikutnya yakni tindakan represif non justicial. Hal ini merupakan upaya pemenuhan
peraturan UU Ketenagakerjaan, termasuk kepatuhan PPKM darurat dengan cara memberikan
peringatan berupa nota pemeriksaan agar perusahaan memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan, termasuk PPKM dengan batas waktu tertentu.

Dengan tahapan-tahapan tersebut, Ida masih berharap dengan menciptakan iklim
ketenagakerjaan yang kondusif, preventif-edukatif dan seterusnya, suasana kondusif di tengah
PPKM darurat itu bisa tercipta.

Ditegaskannya, PPKM darurat ini membutuhkan komitmen dari semua pihak. Lama atau tidaknya
keberlangsungan PPKM darurat sangat tergantung dari konsistensi seluruh pihak menjalankan
PPKM darurat. Semakin tak konsisten semua pihak menjalankannya, tentu semakin lama proses
PPKM darurat.

"Jadi lama atau tidak, tergantung dari kita semua. Tidak hanya pemerintah, tapi juga pemda,
perusahaan, pekerja, masyarakat, seluruhnya punya tanggung jawab besar dan tanggung jawab
sama untuk konsisten menjalankan pelaksanaan PPKM darurat tersebut," pungkas Ida. (uka).

236