Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021

sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Kesehatan, dan UU Karantina; program vaksinisasi
Covid-19 ini adalah tanggungjawab negara

Ringkasan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mendukung upaya
pemerintah untuk melawan pandemi Covid-19 dengan cara melakukan vaksinisasi. Pemberian
vaksin kepada rakyat, termasuk kaum buruh dan keluarganya, adalah tugas negara. "Apa pun
bentuk dan strategi pemberian vaksin, termasuk pembiayaannya menjadi tanggung jawab
pemerintah dan pengusaha. Mencakup dimulainya program vaksin gotong royong dan vaksin
berbayar secara individu," ujar Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Senin(12/7/2021).

KSPI: VAKSIN GOTONG ROYONG CUMA LIP SERVICE

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mendukung upaya
pemerintah untuk melawan pandemi Covid-19 dengan cara melakukan vaksinisasi. Pemberian
vaksin kepada rakyat, termasuk kaum buruh dan keluarganya, adalah tugas negara.

"Apa pun bentuk dan strategi pemberian vaksin, termasuk pembiayaannya menjadi tanggung
jawab pemerintah dan pengusaha. Mencakup dimulainya program vaksin gotong royong dan
vaksin berbayar secara individu," ujar Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Senin(12/7/2021).

Lanjut Said, KSPI siap mengikuti program vaksinasi tersebut. Tetapi KSPI mempermasalahkan
pemberian vaksin yang dilakukan secara berbayar, baik program vaksin gotong royong maupun
vaksin berbayar secara individu yang rencananya dikeluarkan oleh Kimia Farma. Jika ini
dilanjutkan, patut diduga akan terjadi komersialiasi yang hanya akan menguntungkan pihak-
pihak tertentu.

"Setiap transaksi jual beli dalam proses ekonomi berpotensi menyebabkan terjadinya
komersialisasi oleh produsen yang memproduksi vaksin dan pemerintah sebagai pembuat
regulasi, terhadap konsumen dalam hal ini rakyat termasuk buruh yang menerima vaksin,"
tambah Said.

Dia mengatakan, program vaksinasi berbayar yang dikenal dengan nama vaksin gotong royong,
sekalipun biaya vaksinasi dibayar oleh pengusaha, apalagi vaksin berbayar secara individu,
dikhawatirkan akan terjadi komersialisasi vaksin atau transaksi jual beli harga vaksin yang
dikendalikan oleh produsen (pembuat vaksin).

Terkait semua program vaksin berbayar itu, ada beberapa alasan yang menjadi kekhawatiran
KSPI akan menyebabkan komersialisasi.

1. Berkaca dari program rapid tes untuk mendeteksi ada atau tidaknya seseorang terpapar virus
Covid-19 (baik rapid test sereologi, antigen, dan PCR), mekanisme harga di pasaran cenderung
mengikuti hukum pasar. Awalnya pemerintah menggratiskan program rapid tes, tetapi
belakangan rapid tes terjadi komersialisasi dengan harga yang memberatkan. Misalnya, adanya
kewajiban rapid tes sebelum naik pesawat dan kereta api, bertemu pejabat, bahkan ada buruh
yang masuk kerja pun diharuskan rapid tes.

"Akhirnya ada semacam komersialiasi, dari yang awalnya digratiskan. Bahkan perusahaan yang
awalnya mengratiskan rapid tes bagi buruh di tempat kerja masing-masing akhirnya setiap buruh
harus melakukannya secara mandiri (membayar sendiri)," imbuhnya.

238