Page 252 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021

peraturan UU Ketenagakerjaan, termasuk kepatuhan PPKM darurat dengan cara memberikan
peringatan berupa nota pemeriksaan agar perusahaan memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan termasuk PPKM dengan batas waktu tertentu.

MENAKER TAK INGIN PPKM DARURAT CIPTAKAN SUASANA TAK KONDUSIF BAGI
PENGUSAHA

JAKARTA -- Koordinasi Kadisnaker Provinsi, Kabupaten/Kota yang intensif dengan aparat
penegak hukum lain di masa PPKM Darurat ini, diyakini akan menciptakan suasana kondusif bagi
keberlangssungan usaha. Sebab kehadiran pengawas ketenagakerjaan, polisi, TNI, dan Satpol
PP dalam waktu bersamaan saat pelaksanaan PPKM Darurat, dikhawatirkan akan menimbulkan
iklim kurang kondusif bagi keberlangsung usaha.

"Kita tak ingin PPKM Darurat ini menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan
usaha Karenanya diperlukan kordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lain,"
kata Menaker Ida Fauziyah beberapa waktu lalu.

Ida menjelaskan, meskipun Kemnaker memiliki dasar hukum untuk melakukan penegakan
pelaksanaan K3 di perusahaan, namun dalam suasana saat PPKM saat ini, dibutuhkan kordinasi
dengan aparat hukum lain, yang juga melaksanakan penegakkan pelaksanaan PPKM darurat.

"Koordinasi ini penting, agar fungsi masing-masing aparat penegak hukum dapat dilaksanakan
secara efektif dan di sisi lain juga tidak membuat perusahaan semakin tertekan dengan adanya
kunjungan-kunjungan pemeriksaan yang tak teroganisir dengan baik," ucapnya.

Ida menambahkan, langkah lain yang perlu dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan dalam
melakukan pengawasan yakni pertama, tindakan preventif-edukatif, sebagai upaya pembinaan
atau sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di tempat kerja. "Saya
ingin sampaikan juga ke Kadin, Apindo, kita sepakat penting mendahulukan preventif-edukatif,"
katanya.

Langkah berikutnya bagi Pengawas Ketenagakerjaan yakni tindakan represif non justicial. Hal ini
merupakan upaya pemenuhan peraturan UU Ketenagakerjaan, termasuk kepatuhan PPKM
darurat dengan cara memberikan peringatan berupa nota pemeriksaan agar perusahaan
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk PPKM dengan batas waktu
tertentu.

“Setelah itu baru mengambil langkah represif justicial yakni upaya paksa melalui lembaga
pengadilan untuk mematuhi ketentuan peraturan UU Ketenagakerjaan, termasuk ketentuan
PPKM darurat dengan melakukan proses penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)," katanya.

Dengan tahapan-tahapan tersebut, Ida masih berharap dengan menciptakan iklim
ketenagakerjaan yang kondusif, preventif-edukatif dan seterusnya, suasana kondusif di tengah
PPKM darurat itu bisa tercipta.

Ditegaskannya, PPKM darurat ini membutuhkan komitmen dari semua pihak. Lama atau tidaknya
keberlangsungan PPKM darurat sangat tergantung dari konsistensi seluruh pihak menjalankan
PPKM darurat ini. Semakin tak konsisten semua pihak menjalankannya, tentu semakin lama
proses PPKM darurat ini.

“Jadi lama atau tidak, tergantung dari kita semua. Tidak hanya pemerintah, tapi juga Pemda,
perusahaan, pekerja, masyarakat, seluruhnya punya tanggung jawab besar dan tanggung jawab
sama untuk konsisten menjalankan pelaksanaan PPKM darurat tersebut,“ pungkas Ida.

251