Page 253 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021
P. 253
Judul Ratusan Tempat Usaha dan Puluhan Ribu Orang di Jakarta Terjaring
Penertiban PPKM Darurat
Nama Media kompas.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/13/10313221/ratusan-
tempat-usaha-dan-puluhan-ribu-orang-di-jakarta-terjaring
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-13 10:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan, ada ratusan tempat usaha dan
puluhan ribu orang terjaring penertiban Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat yang berlaku sejak 3 Juli 2021. PPKM Darurat itu akan berlaku hingga 20 Juli ini dan
bisa saja diperpanjang. Riza mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima hingga tanggal 9
Juli ini sudah ada 10.416 orang yang terkena sanksi administratif akibat tidak menggunakan
masker, 429 restoran, 115 kantor, dan 387 tempat usaha lainnya ditindak sesuai dengan
peraturan PPKM Darurat.
RATUSAN TEMPAT USAHA DAN PULUHAN RIBU ORANG DI JAKARTA TERJARING
PENERTIBAN PPKM DARURAT
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan, ada ratusan tempat usaha dan
puluhan ribu orang terjaring penertiban Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat yang berlaku sejak 3 Juli 2021. PPKM Darurat itu akan berlaku hingga 20 Juli ini dan
bisa saja diperpanjang.
Riza mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima hingga tanggal 9 Juli ini sudah ada 10.416
orang yang terkena sanksi administratif akibat tidak menggunakan masker, 429 restoran, 115
kantor, dan 387 tempat usaha lainnya ditindak sesuai dengan peraturan PPKM Darurat.
"Ini laporan dari Satpol PP DKI selama PPKM darurat 3-9 Juli 2021," kata Riza di Balai Kota
Jakarta, Senin (12/7/2021) malam.
Riza menyebut para pelanggar dikenakan sanksi mulai dari yang bersifat administratif (untuk
pelanggaran masker), penutupan sementara hingga pencabutan zin (untuk sektor usaha),
bahkan hingga ancaman pidana dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984
tentang Wabah Penyakit Menular.
252