Page 257 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021
P. 257
Menurutnya, untuk mencegah terjadinya PHK massal, dia menyarankan agar Pemerintah
mengeluarkan bantuan subsidi upah sebesar Rp 5 juta per pekerja selama perpanjangan PPKM
darurat berlaku.
“Sebaiknya pemerintah keluarkan bantuan subsidi upah senilai Rp 5 juta per pekerja selama
masa perpanjangan PPKM darurat. Bantuan subsidi upah diharapkan mencegah perusahaan
lakukan PHK sepihak karena tak mampu menanggung biaya operasional pekerja,” pungkasnya.
Pemerintah Siapkan Skenario Perpanjang PPKM Darurat hingga 6 Minggu
Pemerintah menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat atau PPKM Darurat mencapai 4-6 minggu. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko
pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta.
"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas
masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis bahan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani
Indrawati, dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).
Oleh karena itu, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus
Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat,
serta kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus
Widjaja, menyebut bahwa pengusaha mal saat ini masih terus berjuang menghadapi PPKM
Darurat yang ditetapkan di Jawa Bali hingga 20 Juli 2021.
Meski terus meringis, Alphon menyatakan, pengusaha mal masih berupaya maksimal untuk
mempertahankan semua pekerja sambil berharap PPKM Darurat tidak berkepanjangan.
"Jika ternyata PPKM Darurat berlarut dan berkepanjangan, maka tentunya PHK akan sulit
dihindari," ujar Alphon kepada Liputan6.com, Sabtu (10/7/2021).
Selain ancaman PHK, dia melanjutkan, PPKM Darurat juga membuat sejumlah penyewa gerai
menarik diri dari mal. Meski belum ada penyewa besar yang menghentikan usahanya, tapi Alphon
tak ingin nasib nahas terus berlarut.
"Saat ini sudah ada beberapa penyewa yang memutuskan untuk menghentikan usahanya, dan
dikawatirkan akan semakin banyak jika PPKM Darurat berkepanjangan," ungkap dia.
Alphon pun berharap, pemerintah dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang dialami
pengusaha mal akibat PPKM Darurat ini. Semisal diminta tutup operasi tapi tetap ditagih
pungutan pajak atau retribusi.
"Pusat Perbelanjaan harus tetap membayar berbagai tagihan meskipun hanya beroperasi secara
terbatas, bahkan pada saat diminta tutup sekali pun," katanya.
Jika PPKM Darurat Gagal Tekan Kasus Covid-19, Apa Skenario Terburuk Pemerintah?
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah menyusun worst
case scenario atau skenario terburuk, bilamana kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat atau PPKM Darurat tidak cukup efektif menekan tingkat positif harian Covid-19.
Meski demikian, diakuinya skenario jika kasus memburuk ini membutuhkan dukungan anggaran
sangat besar, sehingga berkonsekuensi pada perubahan arah kebijakan dan sasaran dari postur
APBN 2021 dan Rancangan APBN 2022.
256
