Page 277 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021

Ringkasan

Keputusan pemerintah menjual Vaksin Gotong Royong melalui PT (Persero) Tbk secara berbayar
ke masyarakat dibanjiri kritikan. BUMN Farmasi itu pun batal atau menunda sementara rencana
tersebut dari jadwal semula, Senin (12/7).

BANJIR KRITIK YANG BERUJUNG KIMIA FARMA BATAL JUALAN VAKSIN CORONA

Keputusan pemerintah menjual Vaksin Gotong Royong melalui PT (Persero) Tbk secara berbayar
ke masyarakat dibanjiri kritikan. BUMN Farmasi itu pun batal atau menunda sementara rencana
tersebut dari jadwal semula, Senin (12/7).

Usai menuai kontroversi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir
pun angkat suara. Keduanya blak-blakan mengenai hal ini. Berikut rangkum, Selasa (13/7).

Banjir kritikan datang dari berbagai pihak, termasuk sejumlah anggota DPR RI berbagai fraksi.
Misalnya Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, dari PKS. Dia heran dengan aturan baru
tersebut karena sebelumnya vaksin corona bisa didapatkan gratis untuk masyarakat umum.
Kalau berbayar, yang menanggung para pengusaha untuk seluruh karyawannya.

"Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah pandemi yang
semakin berat ini," katanya, Senin (13/7).

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, juga sependapat dengan Mufidayati. Dia
mengingatkan harus adanya pengaturan yang jelas terkait rencana program vaksin berbayar di
Kimia Farma. Ini mencegah biar kebijakan tersebut tidak dijadikan ladang bisnis di kemudian
hari.

"Memang pemerintah harus menjamin peredaran vaksin berbayar ini agar tetap aman, terjaga
kualitasnya, dan dilaksanakan di faskes, dan tidak menjadi ladang bisnis, prinsip membantu
menuju percepatan mencapai herd immunity," kata Herman.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, bahkan meminta rencana tersebut dibatalkan. Ia
menyayangkan program tersebut muncul tanpa ada pembahasan terlebih dahulu dengan DPR.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak adanya berbayar Kimia Farma. Ketua
Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, merasa kabar adanya vaksin gotong royong individu ini
menyeruak begitu saja.

Tulus mengungkapkan vaksin berbayar itu tidak etis dalam kondisi saat ini, sehingga kebijakan
tersebut harus ditolak.

"Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. Oleh karena itu,
vaksin berbayar harus ditolak," kata Tulus melalui pesan yang diterima kumparan, Senin (12/7).

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) turut bersuara soal vaksin berbayar Kimia Farma.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menuding ada upaya komersialisasi yang hanya akan menguntungkan
pihak tertentu.
"Setiap transaksi jual beli dalam proses ekonomi berpotensi menyebabkan terjadinya
komersialisasi oleh produsen yang memproduksi vaksin dan pemerintah sebagai pembuat
regulasi, terhadap konsumen dalam hal ini rakyat termasuk buruh yang menerima vaksin," kata
Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Senin (12/7).

276