Page 278 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021
P. 278
Derasnya kritik atas rencana tersebut, Kimia Farma pun langsung menundanya kemarin.
Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro, mengatakan belum ada kepastian
terkait berapa lama program vaksinasi menggunakan vaksin Sinopharm itu ditunda.
Ganti Winarno menyatakan bahwa penundaan itu diambil dalam rangka untuk memperpanjang
masa sosialisasi program. Langkah ini dilatarbelakangi tingginya animo dan pertanyaan atas
rencana garapan terbaru BUMN Farmasi.
"Besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat Manajemen memutuskan
untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan
pendaftaran calon peserta," jelas Ganti Winarno, Senin (12/7).
Secara terpisah, dua menteri ini buka suara mengenai rencana vaksin corona yang tadinya akan
dijual. Menurut Budi Gunadi Sadikin, vaksin gotong royong individu merupakan salah satu opsi
bagi masyarakat yang ingin segera mendapatkan vaksinasi.
"Apakah masyarakat bisa ambil atau enggak, prinsipnya pemerintah buka luas bagi masyarakat
yang ingin ambil vaksin gotong royong, baik perusahaan atau individu," kata Budi Gunadi Sadikin,
Senin (12/7).
Kata dia, alasan pemerintah memperluas akses vaksin dengan memperbolehkan vaksin dijual
kepada individu atau perusahaan, karena banyak pengusaha yang sudah melakukan kegiatan
namun belum dapat akses vaksin gotong royong dari Kadin.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan Vaksinasi Gotong Royong--baik bagi
badan usaha maupun individu--sesuai kebijakan vaksinasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia juga menyatakan seluruh pendanaan Vaksinasi Gotong Royong - baik untuk badan usaha
maupun individu - tidak pernah menggunakan APBN.
"Pengadaan vaksin yang digunakan di Vaksinasi Gotong Royong serta pelaksanaannya
menggunakan keuangan korporasi maupun pinjaman korporasi yang dilakukan oleh holding
farmasi BUMN. Sama sekali tidak menggunakan dana dari APBN. Sementara, biaya vaksinasi
Gotong Royong Individu menggunakan kewajaran harga vaksinasi yang akan dikaji oleh BPKP,"
ujarnya, Senin (12/7) malam.
277
