Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021

pembatasan memang akan memberatkan pengusaha. Namun, ia meminta pengertian pengusaha
untuk bisa menjalani kebijakan tersebut. "Semua ini perlu pengorbanan dari kita semua. Dari
para pengusaha, saya minta agar bisa mengatur tenaga kerja terutama yang terkena aturan 50
persen maksimal staf, sementara yang harus 100 persen Work From Home (WFH) tolong
diperhatikan hak-hak para pekerja. Saya tahu sekali lagi, saya paham, betapa beratnya bagi para
pengusaha tapi ini masalah kita ramai-ramai semua," kata Luhut dalam acara Deklarasi Gotong
Royong yang dipantau virtual dari Jakarta, Selasa (13/7).

LUHUT INGATKAN PENGUSAHA JANGAN LUPAKAN HAK PEKERJA

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan
pengusaha untuk tidak melupakan hak-hak pekerja di tengah pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali itu memahami
pembatasan memang akan memberatkan pengusaha.
Namun, ia meminta pengertian pengusaha untuk bisa menjalani kebijakan tersebut. "Semua ini
perlu pengorbanan dari kita semua. Dari para pengusaha, saya minta agar bisa mengatur tenaga
kerja terutama yang terkena aturan 50 persen maksimal staf, sementara yang harus 100 persen
Work From Home (WFH) tolong diperhatikan hak-hak para pekerja. Saya tahu sekali lagi, saya
paham, betapa beratnya bagi para pengusaha tapi ini masalah kita ramai-ramai semua," kata
Luhut dalam acara Deklarasi Gotong Royong yang dipantau virtual dari Jakarta, Selasa (13/7).

Luhut menegaskan pengusaha untuk tidak melupakan hak-hak pekerja. Ia pun berjanji
pemerintah akan membantu pihak-pihak yang terdampak negatif dari kebijakan PPKM darurat.
"Saya juga minta supaya kita semua jangan melupakan hak-hak pekerja kita dan saya berjanji
akan mengoptimalkan sumber daya pemerintah untuk membantu pihak-pihak yang terdampak
negatif dari PPKM darurat ini," katanya.

Luhut mengungkapkan telah mengatur pembicaraan dengan Menteri Keuangan dan Menko
Perekonomian untuk bisa meringankan beban pihak-pihak yang terdampak PPKM darurat. "Saya
sudah atur pembicaraan dengan Ibu Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian, soal
bagaimana kita coba meringankan ini. Tentu kita akan cari masukan. Saya sudah bicara juga
dengan beberapa teman-teman pengusaha, Kadin misalnya, untuk mengatasi ini," katanya.

Di sisi lain, Luhut menegaskan bahwa pemerintah akan konsisten terhadap implementasi PPKM
darurat. Target pemerintah yakni dalam tiga minggu sudah harus ada penurunan (flattening)
kasus COVID-19 mulai awal Agustus nanti.

"Kami konsisten terhadap implementasi PPKM darurat ini, dan selama 3 minggu kita harus
melihat kasus ini mulai flattening dan menurun mulai awal Agustus dan kita mulai relaksasi jika
tren kasus ini terus menurun dan BOR (Bed Occupancy Rate) tentu juga akan membaik,"
katanya.

Karena itu, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC
PEN) itu meminta para pekerja dan pengusaha untuk bersama-sama bergotong royong menaati
kebijakan PPKM darurat, terutama mematuhi protokol kesehatan. "Kunci yang utama menurut
saya bukan obat, bukan vaksin, tapi protokol kesehatan dan kita harus paralel, untuk bisa
mengontrol ke depan mengenai COVID ini," katanya.

72