Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021
P. 127
Hal itu disampaikan Ida saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI pada Senin
(19/1/2021).
"Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan
kembali program BSU," kata Menaker.
Ida mengatakan pihaknya sudah memiliki hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan
Kemenko Perekonomian.
Meski pihaknya belum mendapat kepastian karena belum adanya perintah, ada kemungkinan
program BSU akan dilanjutkan, jika kondisi perekonomian Indonesia belum sepenuhnya kembali
normal.
"Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko
Perekonomian. Jika kondisi perekonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang
Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021, "kata
Menaker Ida.
Ida menjelaskan proses penyaluran BSU bagi pekerja/buruh di tahun 2020 telah mencapai 98,91
persen dengan total realisasi anggaran BSU yang tersalurkan sebesar Rp29, 4 triliun.
Total penerima BSU secara nasional sebanyak 12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp3,12
juta dan total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649
perusahaan.
Ida tak menampik adanya kendala dalam penyaluran, karena adanya duplikasi data, nomor
rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu
yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK, dibekukan.
"Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas karena akhir
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan," ujarnya.
Menaker Ida menambahkan bahwa uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk
pertanggungjawaban keuangan, mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir.
Namun Menaker memastikan, penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah,
penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali.
"Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah
selesai dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk
menyalurkan kembali," ujarnya.
126
