Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021
P. 141

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain instansi yang menjadi regulator, teknis
              operasional,  manfaat  program,  kualifikasi  yang  mendapatkan  manfaat  program,  durasi  dari
              manfaat program JKP tersebut, dan cakupan kepesertaan.

              Lebih lanjut, dia menjelaskan subtansi yang terdapat dalam RPP JKP yaitu pertama, kepesertaan
              program JKP berasal dari peserta penerima upah dan harus mengikuti empat program yaitu
              Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan
              Pensiun (JP).

              Kedua, penyelenggara program JKP terdiri atas BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker. Untuk
              BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan cash benefit, sementara Kemenaker berkaitan dengan
              pelatihan dan pencarian kerja.

              Ketiga, kriteria PHK dengan melakukan penggabungan, perampingan, atau efisiensi perubahan
              status  kepemilikan  perusahaan,  kerugian,  tutup  dan  pailit,  serta  pengusaha  melakukan
              kesalahan terhadap pekerja. Kriteria tersebut dengan mengecualikan PKWT, pensiun, meninggal,
              dan cacat total.

              Keempat, eligibilitas. Adapun ketentuan minimal masa kepesertaan prpgram JKP ialah 24 bulan,
              masa iuran 12 bulan, dan membayar iuran berturut-turut selama 6 bulan.

              Kelima, manfaat. Manfaat program JKP diberikan selama paling lama 6 bulan dengan persentase
              tertentu dari upah dilaporkan atau rata-rata upah nasional.

              Keenam, dari sisi iuran terdapat batas atas upah, yakni sesuai plafon (ceiling) Jaminan Pensiun
              atau  menggunakan  rata-rata  upah  nasional.  Adapun  sumbernya  dari  rekomposisi  iuran  JKK,
              modal awal, dan iuran pemerintah.

              "Semua ini telah ditentukan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 [tentang Cipta
              Kerja]. Kami mem- break down -nya dalam aturan pemerintah," ucapnya.

              Terkait  penyusunan  RPP  JKP,  pihaknya  sudah  berkoordinasi  dengan  kementerian/lembaga
              terkait penyusunan RPP tentang JKP, terutama dengan kementerian keuangan dan sekarang
              sedang dalam proses finalisasi.

              "Dalam waktu dekat akan membahas draf RPP JKP bersama tripartit. Ini baru draf karena kami
              dalam proses penyusunan RPP-nya," ujarnya.





























                                                           140
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146