Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021
P. 136
Judul Pemerintah Minta Pengujian UU Ciptaker Ditunda
Nama Media Analisa Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg8
Jurnalis ANT
Tanggal 2021-01-19 09:12:00
Ukuran 98x139mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 6.272.000
News Value Rp 18.816.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - I Ketut Hadi Priat-nadalam (Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan
Masyarakat Kemenko Perekonomian) Kami mewakili dari pe-merintah menyampaikan
permohonan untuk penundaan sidang berhubung kami masih memerlukan waktu yang cukup
untuk menyusun keterangan dari pemerintah atas permohonan dari pemohon
negative - Anwar Usman (kuasa hukum pemohon) Dengan segalahormat, kami berposisi pada
menolak keterangan yang akan di sampaikan oleh pemeri ntah dan/ atau DPR dan kami mohon
agar Majelis Yang Mulia untuk menyatakan tidak diterima karena beberapa alasan
Ringkasan
Pemerintah meminta sidang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja(UU Cip-taker) ditunda karena membutuhkan waktu untuk menyusun keterangan. Sidang
tersebut sedianya diagendakan untuk mendengar keterangan dari DPR dan pemerintah, tetapi
DPR berhalangan hadir dan pemerintah dalam kesempatan itu meminta penundaan.
PEMERINTAH MINTA PENGUJIAN UU CIPTAKER DITUNDA
Pemerintah meminta sidang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (UU Ciptaker) ditunda karena membutuhkan waktu untuk menyusun keterangan.
Sidang tersebut sedianya diagendakan untuk mendengar keterangan dari DPR dan pemerintah,
tetapi DPR berhalangan hadir dan pemerintah dalam kesempatan itu meminta penundaan.
"Kami mewakili dari pemerintah menyampaikan permohonan untuk penundaan sidang
berhubung kami masih memerlukan waktu yang cukup untuk menyusun keterangan dari
pemerintah atas permohonan dari pemohon," ujar Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat Kemenko Perekonomian I Ketut Hadi Priat-nadalam sidang secara dar-ing
di Jakarta. Senin.
Menanggapi permintaan penundaan itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman
mengingatkan lembaga yang dipimpinnya akan mulai menggelar sidang sengketa hasil pilkada
pada 26 Januari 2021.
135
