Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021
P. 139

Berdasarkan  data  per  31  Desember  2020,  BSU  yang  juga  disebut  BLT subsidi  gaji  ini,  pada
              Termin I telah disalurkan kepada sebanyak 12.293.134 pekerja atau sekitar 99,11 persen.
              Kemudian pada BSU Termin II, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan
              bantuan kepada 12.244.169 orang atau sekitar 98,71 persen.

              Dengan demikian, total realisasi anggaran BSU yang telah berhasil disalurkan Kemnaker adalah
              sebesar Rp29.444.763.600.000.

              Sementara itu, bagi rekening yang belum dapat tersalurkan adalah karena beberapa hal seperti
              duplikasi data, dan nomor rekening yang tidak valid.

              Kemudian, rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama,
              serta rekening tidak sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau dibekukan.

              Dalam rapat kerja bersama Komisi IX RI di Jakarta, Senin, 18 Januari 2021, Ida Fauziyah pun
              menyampaikan kendala terkait penyelesaian masalah tersebut.

              "Untuk  menyelesaikan  permasalahan  itu,  ada  kendala  waktu  yang  terbatas,  karena  akhir
              Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara, sebagaimana ketentuan
              Peraturan  Menteri  Keuangan,"  tuturnya,  dikutip  Pikiran-Rakyat.com  dari  akun  Instagram
              @kemnaker.

              Ida  Fauziyah  mengungkapkan  bahwa  uang  yang  dikembalikan  ke  kas  negara  tersebut,
              merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  keuangan.  Mengingat,  tahun  anggaran  2020  sudah
              berakhir.

              Tetapi, dia memastikan akan mengupayakan penyaluran BSU untuk dilanjutkan kembali bagi
              penerima yang datanya sudah valid dan tidak bermasalah.

              "Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini, rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah
              selesai dilakukan. Maka kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk menyalurkan
              kembali," kata Ida Fauziyah.

              Kemudian terkait pertanyaan mengenai penyaluran BSU tahun 2021, dia belum bisa memberikan
              kepastian mengenai penyalurannya kembali.

              "Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan
              kembali  program  BSU.  Kami  sudah  punya  hasil  evaluasi  yang  akan  kami  berikan,  dan
              dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian," ujar Ida Fauziyah.

              Dia  menambahkan  bahwa  Program  BSU  dapat  dipertimbangkan,  jika  kondisi  perekonomian
              Indonesia belum kembali normal.

              "Jika kondisi perekonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU
              ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021," ucap Ida Fauziyah.

              ***.













                                                           138
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144