Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021
P. 29

Judul               Kelola JKP, BPJS Ketenagakerjaan Wajib Punya Kualitas Investasi Prima
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Jaminan Kehilangan Pekerjaan
                Halaman/URL         https://finansial.bisnis.com/read/20210119/215/1345071/kelola-jkp-
                                    bpjs-ketenagakerjaan-wajib-punya-kualitas-investasi-prima
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-01-19 20:05:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Timboel  Siregar  (Sekjen  Organiasi  Pekerja  Seluruh  Indonesia)  Yang  saya  dengan
              rekomposisinya itu 0,14 persen, milsanya pekerja yang iuran JKK-nya 0,24 persen dari upah
              maka 0,14 persen itu untuk JKP dan 0,1 persen untuk JKK. Walaupun belum ada Peraturan
              Pemerintah [PP] tentang JKP, tapi pemerintah sudah sounding [sumber dananya] dari JKK

              negative  -  Timboel  Siregar  (Sekjen  Organiasi  Pekerja  Seluruh  Indonesia)  JKK  dan  Jaminan
              Kematian [JKm] kan hasil investasinya tidak dikembalikan kepada pekerja, dikembalikan menjadi
              pokok untuk diinvestasikan lagi. Namun, [hasil investasi] JHT masuk ke saldo peserta sebagai
              imbal hasil

              positive - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Hasil pengembangan JHT kepada peserta
              5,63 persen p.a, selalu di atas rata-rata bunga deposito bank pemerintah yang pada tahun 2020
              ini sebesar 3,87 persen



              Ringkasan

              Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  atau  BPJS  Ketenagakerjaan  dinilai  perlu  melakukan
              investasi  yang  optimal  pada  2021  seiring  akan  berlakunya  program  baru  di  bawah  badan
              tersebut, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP.

              Koordinator  Advokasi  BPJS  Watch  Timboel  Siregar  menilai  bahwa  penyelenggaraan  JKP
              membutuhkan pengelolaan investasi yang lebih apik dari BPJS Ketenagakerjaan.

              Hal tersebut karena tidak terdapat iuran tambahan bagi program JKP, sehingga perolehannya
              belum tentu sebanding dengan manfaat yang harus dibayarkan.









                                                           28
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34