Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021

"Minggu ini kami akan membahas substansi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) JKP,
bersama Tripartit," kata Menaker Ida Fauziyah dalam Raker dengan Komisi IX DPR RI.
Menurut Menteri, program JKP ini sudah lama berlaku di negara Jepang, AS, Korsel bahkan
Malaysia. Penetapan JKP di negara negara tersebut dapat dijadikan sebagai benchmarking dalam
mendesain sistem JKP di Indonesia.

Dikatakan, dari sejumlah aturan turunan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hanya
RPP JKP yang belum dibahas. Tiga RPP lainnya yakni RPP penggunaan tenaga asing, RPP
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PEMBERLAKUANNYA), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat. Serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan RPP tentang Pengupahan, sudah selesai
dibahas bersama Tripartit.

"Progres sejak Desember 2020 hingga Januari 2021. Untuk 3RPP tersebut, pemerintah telah
melakukan pembahasan dengan Tripartit. Yang belum dilakukan pembahasan dengan Tripartit,
hanya RPP JKT, saja," jelas Ida.
Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pembahasan RPP JKP, adalah instansi yang
menjadi regulator, teknis operasional, manfaat program, kualifikasi yang mendapatkan manfaat
program, durasi dari manfaat program JKP, serta cakupan kepesertaan.

Kemudian substansi dalam RPP JKP, adalah mengenai kepesertaan program JKP, berasal dari
peserta penerima upah. Dan harus mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan
Kecelakaan Kerja (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan
Pensiun (KPU) m Mengenai manfaat program JKP, nantinya diberikan selama 6 bulan dengan
prosentase tertentu dari upah yang dilaporkan atau rata rata upah nasional. Terkait dengan
iurannya, ada batas atas upah, yakni sesuai plafon (ceilling) Jaminan Pensiun atau menggunakan
rata-rata upah nasional. Adapun sumbernya, dari rekomposisi iuran JKK, modal awal dan iuran
pemerintah.

"Jadi, semua ini telah ditentukan, diatur dalam UU Cipta Kerja. kami mem- brackdown- nya
dalam aturan pemerintah," jelas Menaker.

Disebutkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam
penyusunan RPP JKP. Terutama dengan KemenKeu dan sekarang sedang dalam proses finalisasi.
Dalam waktu dekat akan membahas draf RPP JKP bersama Tripartit. [ira].

23