Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021

"Untuk grand design JKP karena sesuatu yang baru menurut saya perlu dipikirkan secara hati-
hati. Jika dibandingkan dengan jaminan yang lain ini yang paling rumit," ucap Yahya.
Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Anas Thahir mengatakan
program JKP menjadi sangat relevan dalam kondisi pandemi Covid-19. Khususnya bagi tenaga
kerja yang perusahannya terdampak pandemi Covid-19 terpaksa harus melakukan PHK dan
merumahkan karyawan.

Ia mempertanyakan kapan pemerinta bisa mulai merealisasikan program ini. Apakah bisa segera
jalankan di masa pandemi seperti saat ini.

"Tentu kalau saya berharap saya dorong sebisa mungkin ini bisa dilakukan secepat-cepatnya
sehingga pada musim Covid dimana masyarakat ini sedang membutuhkan jaminan pekerjaan
bisa segera direalisasikan," ucapnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang JKP,
terutama dengan kementerian keuangan dan sekarang sedang dalam proses finalisasi.

"Dalam waktu dekat akan membahas draf RPP JKP bersama tripartit. Ini baru draf karena kami
dalam proses penyusunan RPP nya," ucap Ida.

Subtansi yang terdapat dalam RPP JKP yaitu pertama, kepesertaan program JKP berasal dari
peserta penerima upah dan harus mengikuti empat program yaitu Jaminan Hari Tua (JHT),
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).

Kedua, penyelenggara program JKP yang terdiri atas BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker.
Untuk BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan cash benefit, sementara Kemnaker berkaitan
dengan pelatihan dan mencari kerja.
Ketiga, kriteria PHK dengan melakukan penggabungan, perampingan, atau efisiensi perubahan
status kepemilikan perusahaan, kerugian, tutup dan pailit, serta pengusaha melakukan
kesalahan terhadap pekerja. Kriteria tersebut dengan mengecualikan PKWT, pensiun, meninggal,
dan cacat total.

"Keempat, eligibilitas. Adapun ketentuan minimal masa kepesertaan program JKP ialah 24 bulan,
masa iuran 12 bulan, dan membayar iuran berturut-turut selama enam bulan," ucapnya.

Kelima, manfaat. Manfaat program JKP diberikan selama paling lama enam bulan dengan
persentase tertentu dari upah dilaporkan atau rata-rata upah nasional. Keenam, dari sisi iuran
terdapat batas atas upah, yakni sesuai plafon ( ceiling ) Jaminan Pensiun atau menggunakan
rata-rata upah nasional. Adapun sumbernya dari rekomposisi iuran JKK, modal awal, dan iuran
pemerintah.
"Semua ini telah ditentukan, diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kami mem- breakdown
-nya dalam aturan pemerintah," ucap Ida.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).

21