Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021
P. 20
Judul Pelaksanaan Program JKP Butuh Penanganan Terintegrasi
Nama Media investor.id
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://investor.id/business/pelaksanaan-program-jkp-butuh-
penanganan-terintegrasi
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-01-19 22:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Yahya Zaini (Anggota DPR Komisi IX Fraksi Partai Golkar) Di ujung program ini ada
akses terhadap pasar kerja. Sedangkan akses terhadap pasar kerja ini bisa dilaksanakan
manakala pemerintah punya Pusat Informasi terhadap pasar kerja. Saya kira sampai sekarang
belum kita kan belum punya
neutral - Yahya Zaini (Anggota DPR Komisi IX Fraksi Partai Golkar) Menurut saya ini patut dikaji
kembali dan dalam hal mengkaji masalah ini segera perlu melibatkan DJSN karena nanti terkait
dengan aktuaria nya
neutral - Yahya Zaini (Anggota DPR Komisi IX Fraksi Partai Golkar) Kalau 100% mungkin terlalu
memberatkan karena ada kompensasi lain yang akan diberikan dalam bentuk vokasional training
di samping juga akses terhadap pasar kerja
positive - Yahya Zaini (Anggota DPR Komisi IX Fraksi Partai Golkar) Untuk grand design JKP
karena sesuatu yang baru menurut saya perlu dipikirkan secara hati-hati. Jika dibandingkan
dengan jaminan yang lain ini yang paling rumit
positive - Anas Thahir (Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan) Tentu
kalau saya berharap saya dorong sebisa mungkin ini bisa dilakukan secepat-cepatnya sehingga
pada musim Covid dimana masyarakat ini sedang membutuhkan jaminan pekerjaan bisa segera
direalisasikan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam waktu dekat akan membahas draf RPP
JKP bersama tripartit. Ini baru draf karena kami dalam proses penyusunan RPP nya
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keempat, eligibilitas. Adapun ketentuan
minimal masa kepesertaan program JKP ialah 24 bulan, masa iuran 12 bulan, dan membayar
iuran berturut-turut selama enam bulan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semua ini telah ditentukan, diatur dalam
Undang-Undang Cipta Kerja. Kami mem- breakdown -nya dalam aturan pemerintah
19
