Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021

Judul Pekerja Kontrak Tak Dapat JKP
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL Pg12
Jurnalis FAL
Tanggal 2021-01-20 04:03:00
Ukuran 216x224mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 125.280.000

News Value Rp 375.840.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Kalau PKWT tidak dimasukkan,
akan semakin banyak yang tidak berhak mendapat JPK. Makin sengsara karena JKP ada pelatihan

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Di UU 13/2003, ada 15 jenis PHK.
Salah satunya PKWT

positive - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Orang diputus kontraknya kan
diputushubungan kerjanya, ggp/ckerjalagi

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semakin banyak yang terdiskriminasi.
Padahal, justru orang-orang di level inilah yang layak mendapat JKP untuk meningkatkan sldll-
nya

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kriteria tersebut dengan mengecualikan
PKWT, pensiun, meninggal, dan cacat total

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini baru draf karena kami dalam proses
penyusunan RPP-nya

Ringkasan

Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) tidak akan dimiliki pekerja dengan perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT) alias pekerja kontrak. Itu diketahui dari grand design yang dipaparkan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar
menyayangkan kondisi tersebut Jika pekerja PKWT dikecualikan, kata dia akan sangat banyak
yang tidak mendapat manfaat dari JKP. Mengingat, dibukanya pasal 59 dan 66 dalam Undang-
Undang Cipta Kerja (Ciptaker) akan berdampak pada semakin banyaknya pekerja yang di-PKWT-
kan. Termasuk mereka yang outsourcing seperti satpam dan cleaning service.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI
memang belum menjelaskan secara detail penyebab pekerja PKWT tak masuk dalam JKP. Dia
hanya mengatakan bahwa kriteria PHK dalam JKP adalah melakukan penggabungan,

14