Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021

perampingan, atau efisiensi penambahan status kepemilikan perusahaan, kerugian, tutup dan
pailit, serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja

PEKERJA KONTRAK TAK DAPAT JKP

Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) tidak akan dimiliki pekerja dengan perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT) alias pekerja kontrak. Itu diketahui daiigrand design yang dipaparkan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar
menyayangkan kondisi tersebut Jika pekerja PKWT dikecualikan, kata dia akan sangat banyak
yang tidak mendapat manfaat dari JKP.

Mengingat, dibukanya pasal 59 dan 66 dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) akan
berdampak pada semakin banyaknya pekerja yang di-PKWT-kan. Termasuk mereka yang
outsourcing seperti satpam dan cleaning service.

"Kalau PKWT tidak dimasukkan, akan semakin banyak yang tidak berhak mendapat JPK. Makin
sengsara karena JKP ada pelatihan," ujarnya kemarin (19/1).

Padahal, lanjut dia, di UU Ciptaker jelas disebutkan bahwa JKP diberikan untuk menjamin daya
beli pekerja setelah diputus hubungan kerja (PHK).

Dengan begitu, bisa terjaga kesejahteraannya setelah tak lagi bekerja Menurut dia, selesainya
kontrak yang dimiliki pekerja PKWT juga termasuk dalam kategori pemutusan kerja "Di UU
13/2003, ada 15 jenis PHK. Salah satunya PKWT" ungkapnya Karena itu, pemerintah harus
meninjau ulang definik PHK dalam JKP.

"Orang diputus kontraknya kan diputushubungan kerjanya, ggp/cari kerja lagi" sambungnya
Bukan hanya itu,Timboel juga menyoroti para pekerja PKWT yang selama ini sudah diwajibkan
membayar iuran jaminan kecelakaan kerja (IKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan hari tua
(JHT).

Menurut dia, akan sangat tidak ada artinya ketika mereka sudah ikut gotong royong dalam
jaminan sosial ketenagakerjaan, tapi tidak bisa diikutsertakan dalam JKP. Selain itu, pekerja
PKWT sejatinya menjadi pihak yang paling berhak mendapat pengembangan diri dari pelatihan
dalam program JKP.

"Semakin banyak yang terdiskriminasi. Padahal, justru orang-orang di level inilah yang layak
mendapat JKP untuk meningkatkan Skillnya" ungkapnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI memang belum menjelaskan secara detail
penyebab pekerja PKWT tak masuk dalam JKP.

Dia hanya mengatakan bahwa kriteria PHK dalam JKP adalah melakukan penggabungan,
perampingan, atau efisiensi pembahan status kepemilikan perusahaan, kerugian, tutup danpailit,
serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja.

"Kriteria tersebut dengan mengecualikan PKWT, pensiun, meninggal, dan cacat total," katanya
Selain kriteria PHK, Menaker menjelaskan substansi lain yang terdapat dalam RPP JKP. Yakni,
kepesertaan program JKP.

Kepesertaan itu berasal dari peserta penerima upah danharus mengikuti empat program Yaitu,
JHT, JKK, JKM, dan jaminan pensiun (JP). Dalam waktu dekat, dilakukan pembahasan draf RPP
JKP bersama tripartit. "Ini baru draf karena kami dalam proses penyusunan RPP-nya," katanya.
(mia/c7/fal)

15