Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021

Ringkasan

Langkah pemerintah untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan/JKP
(Unemployment Protection ) dinilai harus dijalankan secara terintegrasi dari tahapan awal hingga
akhir. JKP merupakan salah satu program yang diamanatkan oleh UU no 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Dengan adanya program JKP ini
diharapkan peserta bisa menghadapi masa transisi dengan baik. Dimulai saat tenaga kerja
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga bisa bekerja lagi. Pemerintah diminta
untuk menyediakan informasi pasar tenaga kerja yang memadai agar program ini bisa berjalan
mulus.

PELAKSANAAN PROGRAM JKP BUTUH PENANGANAN TERINTEGRASI

Langkah pemerintah untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan/JKP
(Unemployment Protection ) dinilai harus dijalankan secara terintegrasi dari tahapan awal hingga
akhir. JKP merupakan salah satu program yang diamanatkan oleh UU no 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Dengan adanya program JKP ini
diharapkan peserta bisa menghadapi masa transisi dengan baik. Dimulai saat tenaga kerja
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga bisa bekerja lagi. Pemerintah diminta
untuk menyediakan informasi pasar tenaga kerja yang memadai agar program ini bisa berjalan
mulus.

"Di ujung program ini ada akses terhadap pasar kerja. Sedangkan akses terhadap pasar kerja ini
bisa dilaksanakan manakala pemerintah punya Pusat Informasi terhadap pasar kerja. Saya kira
sampai sekarang belum kita kan belum punya," ucap Anggota DPR Komisi IX dari Fraksi Golkar
Yahya Zaini dalam rapat kerja di Gedung DPR, Senin (18/1).

Yahya mengatakan berdasarkan konvensi organisasi buruh internasional (International Labour
Organization/ILO) nomor 102 tahun 1952 dan konvensi 168 tahun 1988 ada beberapa hal yang
harus dimasukkan di dalam grand desain jaminan kehilangan pekerjaan.

Pertama yaitu cakupan pesertaan. Dalam konvensi ILO disebutkan cakupan kepesertaan minimal
85% dari peserta pekerja. Bahkan di banyak negara sudah 100%. Namun ada pengecualian
misalnya terkait dengan kualifikasi pesertanya yang pasti adalah orang yang kehilangan
pekerjaan atau kena PHK yang kedua dia sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan "Menurut
saya ini patut dikaji kembali dan dalam hal mengkaji masalah ini segera perlu melibatkan DJSN
karena nanti terkait dengan aktuaria nya," ucap Yahya.

Kedua yaitu tentang durasi tunjangan, di dalam Undang Undang Cipta Kerja disebutkan diberikan
dalam bentuk enam kali gaji atau dalam waktu enam bulan. Namun besarannya belum
disebutkan. Berdasarkan konvensi ILO ini minimal 50% dari gaji pekerja. Yahya mencontohkan
di besaran tunjangan untuk program ini di Malaysia secara presentasi menurun selama 6 bulan
itu 80% 50% 40% 40% 30% 30%. Sedangkan di Vietnam sebesar 60% gaji dengan masa
selama 6 bulan.

"Kalau 100% mungkin terlalu memberatkan karena ada kompensasi lain yang akan diberikan
dalam bentuk vokasional training di samping juga akses terhadap pasar kerja," ucap Yahya.

Yahya mengatakan sumber pembiayaan JKP bisa dilakukan melalui rekomposisi jaminan maupun
dari operasional BPJS tenaga kerja. Untuk rekomposisi dari BPJS Ketenagkerjaan sulit dilakukan
karena biayanya juga kecil. Langkah yang paling memungkinkan adalah rekomposisi Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penetapan iuran juga harus
dilakukan secara tripartit antara pemeirntah, buruh, dan pengusaha.

20