Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021

Judul BPJS KETENAGAKERJAAN ATUR ULANG PORTOFOLIO
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Kinerja BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg15
Jurnalis Wibi Pangestu Pramata
Tanggal 2021-01-20 04:18:00
Ukuran 385x297mmk
Warna Warna
AD Value Rp 296.450.000

News Value Rp 1.482.250.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Irvansyah Utoh Banja (Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga, BPJS
Ketenagakerjaan) Portofolio saham itu maksudnya saham yang ada di pasar modal,
pembeliannya pasti melalui sekuritas

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BP Jamsostek) Namun, kami telah mengalihkan
mayoritas portofolio pada instrumen fixed income hingga mencapai 74% dari total portofolio,
sehingga tidak berpengaruh langsung dengan fluktuasi IHSG

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Pengelolaan investasi
harus dilakukan dengan lebih baik lagi tahun ini, karena bisa menambah kesejahteraan pekerja,
salah satunya melalui imbal hasil JHT

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) JKK dan Jaminan
Kematian kan hasil investasinya tidak dikembalikan kepada pekerja, dikembalikan menjadi pokok
untuk diinvestasikan lagi. Namun, JHT masuk ke saldo peserta sebagai imbal hasil

Ringkasan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan mengatur ulang komposisi
portofolio untuk mempertebal aset. Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga, BPJS
Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja menjabarkan bahwa penempatan investasi di instrumen
saham merupakan salah satu kebijakan badan tersebut untuk menggerakkan dana kelolaan.
Badan itu menempatkan investasi di saham dalam dua bentuk, yakni melalui portofolio saham
dan penempatan langsung. Penempatan investasi di pasar modal mencatatkan jumlah yang jauh
lebih besar dibandingkan dengan penempatan langsung.

Baru-baru ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan rekomposisi berasal dari
dana program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Dia menilai bahwa berlakunya JKP berisiko
meningkatkan rasio klaim JKK karena tak ada sumber pendapatan tambahan. Tak tanggung-
tanggung, BPJS Watch memproyeksikan rasio klaim JKK dapat naik hingga 40%, dari tahun lalu
yang masih sebesar 26%

10