Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021

Judul UU Cipta Kerja Memberikan Perlindungan Bagi Korban PHK
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Opini
Tanggal 2021-01-20 05:49:00
Ukuran 124x194mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 6.200.000

News Value Rp 18.600.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Pemerintah telah menginisiasi produk hukum yang mampu meringkas regulasi. Kebijakan
tersebut diyakini dapat melindungi pekerja yang menjadi korban PHK. Undang-undang Cipta
Kerja (UU Ciptaker) memberikan jaminan bahwa korban pemutusan hubungan kerja atau PHK
akan mendapatkan manfaat yakni uang tunai, akses informasi kerja serta pelatihan kerja.
Sehingga diharapkan korban PHK tersebut bisa tetap mendapatkan surriur penghasilan. Pada
kesempatan berbeda, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, bahwa di
dalam Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, terdapat aturan yang secara tegas
menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan sosial berupa uang tunai dan peluang
kesempatan kerja. Oleh sebab itu, Program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) juga telah
ditambahkan pada UU Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan.

UU CIPTA KERJA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI KORBAN PHK

Oleh: Alfisyah Kumalasari, Pemerhati Ketenagakerjaan

Pemerintah telah menginisiasi produk hukum yang mampu meringkas regulasi. Kebijakan
tersebut diyakini dapat melindungi pekerja yang menjadi korban PHK. Undang-undang Cipta
Kerja (UU Ciptaker) memberikan jaminan bahwa korban pemutusan hubungan kerja atau PHK
akan mendapatkan manfaat yakni uang tunai, akses informasi kerja serta pelatihan kerja.
Sehingga diharapkan korban PHK tersebut bisa tetap mendapatkan surriur penghasilan.
Artinya, terdapat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, di-mana UU Ciptaker menjadi manfaat
berupa peningkatan kompetensi atau up-skilling, serta ada akses untuk pekerjaan baru. Pasal
Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini, tertulis dialam pasal 46A UU Cipta Kerja yang merevisi UU
Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Dalam pasal yang sama, disebutkan bahwa program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini akan
dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Pada tahap awal,
sumber pendanaan JKP berasal dari anggaran negara alias pemerintah. Selanjutnya, sumber
iuran JKP akan mengandalkan rekomposisi iuran program jaminan sosial dan dana operasional
BPJS Ketenagakerjaan.

5