Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021

BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek saat ini menjalankan 4 program jaminan sosial, yakni
jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan
Pensiun (JP).

Adanya tambahan JKP, tentu diharapkan apabila aturan turunan teknis dan petunjuk
pelaksanaan akan keluar dan nampak bahwa pekerja atau buruh harus mengalokasikan dana
untuk program JKP apabila terkena PHK.

Timboel Siregar selaku Koordinator Advokasi BPJS Watch menuturkan, bahwa JKP tersebut diatur
dalam pasal 46A, 46B, 46C, 46D dan 46E. Hal ini merupakan jaminan sosial baru yang terintegrasi
dengan lima jaminan sosial lainnya. Jaminan ini memberikan manfaat berupa uang tunai kepada
korban PHK. Dimana terdapat kompensasi sebesar 6 bulan yang akan ditanggung dimana
ketentuannya akan diatur oleh PP.

Ditengah Pandemi covid-19 tentu berdampak pada PHK masai yang tidak terelakkan, hal ini
dikarenakan Pandemi covid-19 ini telah banyak membuat semua simpul ekonomi berhenti total
dan berimbas pada pelambatan ekonomi.

UU Cipta Kerja mengatur bahwa setiap pekerja kontrak bila terjadi pemutusan hubungan kerja
akan diberikan kompensasi penuh. Sedangkan bagi karyawan tetap akan diberikan pesangon
dan itupun harus diberikan secara penuh.
UU Cipta Kerja bisa dibilang sebagai payung hukum. Dalam penerapannya, masih membutuhkan
aturan turunan mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri. Tentu sangat
disayangkan jijca ada pihak yang tidak memahami substansi UU Cipta Kerja secara menyeluruh.
Apalagi, penjelasan yang terlanjur beredar di masyarakat justru diwarnai hoax dan disinformasi
yang mampu menyulut emosi masyarakat.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan,
bahwa di dalam Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, terdapat aturan yang secara tegas
menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan sosial berupa uang tunai dan peluang
kesempatan kerja.

Oleh sebab itu, Program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) juga telah ditambahkan pada UU
Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan. Undang-undang ini memberikan kepastian bahwa hak
pesangon tersebut diterima oleh pekerja/buruh dengan adanya skema di samping pesangon
yang diberikan pengusaha.

Yang terpenting, ketika buruh di-PHK para buruh akan diarahkan untuk mendapatkan pelatihan
peningkatan kemampuan kerja sehingga nantinya pekerja tersebut dengan mudah mendapatkan
pekerjaan baru. Kemudian, dalam hal perlindungan pekerja atau buruh yang menghadapi proses
pemutusan hubungan kerja, UU Cipta Kerja tetap mengatur mengenai ketentuan persyaratan
dan tata cara,. PHK.

Dalam UU Cipta Kerja juga tetap memberikan ruang bagi serikat pekerja atau serikat buruh
dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK.

Selain itu, Ida juga menegaskan bahwa UU Cipta Kerja juga memperjelas pengaturan
pengupahan bagi pekerja atau buruh selama PHK dan masih dalam proses ketingkat hubungan
industrial sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Hal tersebut
menurutnya sudah sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi tahun 2011. Dimana ketika
terdapat proses PHK, maka buruh atau pekerja, masih mendapatkan upah. Ketentuan ini
ditegaskan pula dalam * undang-undang cipta kerja.

Untuk itu sudah jelas kiranya bahwa UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang menjadi jaring
pengaman bagi para pekerja jika dirinya terdampak PHK.
6