Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021
P. 36
Namun, data Kemenaker tersebut berbeda dengan data BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Direktur
Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, sampai akhir tahun lalu jumlah pekerja yang
terdaftar di layanan ini mencapai 50,72 juta pekerja. Artinya, ada selisih sekitar 1,03 juta orang.
"Walaupun banyak terjadi PHK akibat berkurangnya pendapatan usaha sebagai dampak dari
pandemi Covid-19, BP Jamsostek tetap dapat melakukan akuisisi peserta sebanyak 17,4 juta
untuk tahun 2020", kata Agus dalam keterangan tertulis kepada Lokadata.id, Selasa (19/1).
Di luar soal selisih data tersebut, terdapat bukti lain yang mengindikasikan fenomena PHK massal
pada tahun lalu. Menurut Agus, jumlah klaim JHT pada 2020 mencapai 2,5 juta klaim, naik 13,6
persen dibandingkan tahun sebelumnya yang besarnya 2,2 juta klaim.
Nilai klaim JHT pada tahun lalu juga melonjak 24,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2020, nilai klaim JHT mencapai Rp31,1 triliun, sedangkan pada 2019 sebesar Rp26,64
triliun.
Secara total, kata Agus, pembayaran klaim dan berbagai jaminan sepanjang 2020 meningkat
sebesar 25 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp29,2 triliun menjadi Rp36,5 triliun.
Di luar klaim JHT, ada pembayaran Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp1,35 triliun untuk 34,7
ribu kasus, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp1,55 triliun untuk 221,7 ribu kasus, dan Jaminan
pensiun (JP) Rp489,47 miliar untuk 97,5 ribu kasus.
"Kami akan selalu optimistis dengan tetap waspada terhadap tantangan-tantangan yang akan
muncul di depan, seperti dengan mewujudkan transformasi digital berkelanjutan," kata Agus.
Dia menambahkan, tahun 2021 ini harus bisa dijadikan titik balik pulihnya perekonomian
Indonesia setelah didera pandemi. BP Jamsostek siap mendukung upaya ini agar perlindungan
menyeluruh terhadap pekerja Indonesia dapat segera terwujud.
Menurut Ketua bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Kamar Dagang dan Industri
(Kadin), Anton J Supit, penurunan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini tak
terhindarkan. Dunia usaha sangat terpukul pandemi sehingga harus melakukan efisiensi, salah
satunya dengan PHK.
"Yang pasti, pandemi ini membuat (dunia usaha) kesulitan ya. Sehingga, kepentingan kita
bersama adalah bagaimana menyelamatkan perusahaan agar tetap bisa jalan dulu sekarang. Hal
ini tentu berujung pada pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan kan," kata Anton kepada
Lokadata.id.
Namun demikian, Anton menduga penurunan tersebut tak hanya berasal dari dunia usaha saja.
Menurut dia, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menyusut ini juga berasal dari kelas
mandiri.
Anton mengatakan, masalahnya saat ini adalah bagaimana dunia usaha bisa kembali pulih.
Menurutnya, penuntasan pandemi menjadi yang utama, dan seluruh pihak diminta serius dalam
upaya tersebut.
"Yang pertama harus diselesaikan secara tuntas ya masalah Covid-19 ini. Dan harus diingat
vaksin juga tidak menyelesaikan masalah itu secara 100 persen. Oleh karena itu, yang perlu
ditingkatkan adalah disiplin protokol kesehatan," katanya.
Kepada Lokadata.id, Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Jumisih juga
mengatakan, penurunan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun lalu merupakan imbas
dari PHK massal akibat pandemi Covid-19.
35
