Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021

Terkait lonjakan klaim JHT yang lebih tinggi, Jumisih menduga bahwa klaim tidak haya diajukan
para pekerja yang terkena PHK saja. Menurutnya, buruh yang selama pandemi 'dirumahkan'
atau upahnya berkurang juga mengajukan pencairan dini.

"Peningkatan yang lebih tinggi, baik dari jumlah maupun besaran klaimnya terjadi karena
pandemi Covid-19 berdampak terhadap kemampuan ekonomi para pekerja. Sehingga banyak
pekerja yang sebetulnya statusnya masih bekerja, tapi sudah mengajukan klaim JHT mereka,"
kata Jumisih.

Menurut Jumisih, buruh yang memilih mencairkan JHT lebih awal bukannya tidak
memperhitungkan kerugian yang bisa terjadi akibat tindakan tersebut. Hanya saja dalam situasi
sulit seperti ini, para pekerja tidak mempunyai opsi lain untuk dapat bertahan selain
menggunakan dana tersebut.

Jumisih menambahkan, setelah 11 bulan Covid-19 mewabah di Indonesia, tabungan para
pekerja sudah habis digunakan untuk menyambung hidup. Di sisi lain, pandemi yang tak kunjung
reda ini juga belum bisa memberikan titik terang bagi para pekerja yang terdampak, baik terkena
PHK, dirumahkan, atau upahnya turun.

"Mereka bukannya sembarang mencairkan, tapi karena memang tidak ada jalan lain lagi. Kondisi
yang ada memaksa mereka melakukan klaim JHT lebih cepat dari seharusnya," tuturnya.
Selain persoalan tersebut, Jumisih juga menyoroti perihal masih banyaknya perusahaan yang
belum mendaftarkan pegawainya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya, tenaga kerja terkait
tidak mendapatkan JHT atau jaminan kesehatan karena perusahaannya lepas tanggung jawab.
"Masalah ini mesti segera dibenahi pemerintah." Menurut Jumisih, angka penurunan peserta
BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2,7 juta orang ini ditengarai belum menggambarkan jumlah PHK
riil. Berdasarkan data Kadin Indonesia, misalnya, sampai awal Oktober 2020, terdapat lebih dari
6,4 juta pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan akibat pandemi Covid-19.

Karena itu, Jumisih mendesak penguatan kelembagaan pengawasan terhadap penyelenggaraan
jaminan sosial penting dilakukan pemerintah. "Penegakan sanksi dari PP 86/2013 tentang
perusahaan yang tidak mendaftarkan pegawainya sebagai peserta BPJS juga harus dilakukan,"
katanya.

Kondisi serupa juga dibenarkan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia
(FSBPI), Dian Septi Trisnanti. Dia mengatakan, tingkat PHK yang melonjak membuat pekerja
kehilangan penghasilan, sehingga klaim JHT menjadi satu-satunya jalan yang tersisa bagi para
pekerja.

Dian menyebut, sampai saat ini proses pengajuan klaim JHT masih banyak dilakukan pekerja.
Menurutnya, ini karena masih belum adanya kepastian pekerjaan dari dunia usaha yang
terdampak pandemi Covid-19.

"Hanya saja masalahnya, kini BPJS menerapkan sistem online dan banyak pekerja yang minim
akses internet, dan minim pengetahuan dan informasi mulai dari soal hak mereka di BPJS hingga
prosedur klaim JHT secara online," kata Dian kepada Lokadata.id.

Hal ini cukup menghambat pencairan klaim mereka.

36