Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021

negative - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia) Masalah ini mesti
segera dibenahi pemerintah.
neutral - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia) Penegakan sanksi dari
PP 86/2013 tentang perusahaan yang tidak mendaftarkan pegawainya sebagai peserta BPJS juga
harus dilakukan

neutral - Dian Septi Trisnanti (Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia) Hanya
saja masalahnya, kini BPJS menerapkan sistem online dan banyak pekerja yang minim akses
internet, dan minim pengetahuan dan informasi mulai dari soal hak mereka di BPJS hingga
prosedur klaim JHT secara online

Ringkasan
Lonjakan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan penurunan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaa n
merupakan bukti terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2020.
Kondisi tersebut memang tak terhindarkan lantaran dunia usaha sangat terpukul pandemi Covid-
19.

Serikat buruh mengatakan, gelombang pengajuan klaim JHT maupun Jaminan Pensiun (JP) akan
berlanjut karena banyak perusahaan masih akan melakukan PHK atau merumahkan
karyawannya. Seharusnya, klaim tersebut baru bisa diajukan ketika mereka pensiun.
Penurunan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini disampaikan Kementerian
Ketenagakerjaan. Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, angka kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan di akhir 2020 mencapai 51,75 juta orang. Angka ini turun 4,9 persen
dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 54,45 juta orang.

KLAIM BPJS MELONJAK PASCA GELOMBANG PHK AKIBAT PANDEMI

Lonjakan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan penurunan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan
merupakan bukti terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2020.
Kondisi tersebut memang tak terhindarkan lantaran dunia usaha sangat terpukul pandemi Covid-
19.

Serikat buruh mengatakan, gelombang pengajuan klaim JHT maupun Jaminan Pensiun (JP) akan
berlanjut karena banyak perusahaan masih akan melakukan PHK atau merumahkan
karyawannya. Seharusnya, klaim tersebut baru bisa diajukan ketika mereka pensiun.

Penurunan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini disampaikan Kementerian
Ketenagakerjaan. Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, angka kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan di akhir 2020 mencapai 51,75 juta orang. Angka ini turun 4,9 persen
dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 54,45 juta orang.

Kemenaker memerinci, penurunan tersebut terjadi pada seluruh program, di antaranya: program
jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), jaminan pensiun (JP), dan jaminan
hari tua (JHT). Pada program JKK dan JKM turun 9,74 persen. Jumlah peserta program JP dan
JHT masing-masing turun 10,57 persen dan 2,07 persen.

"Penurunan (jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) ini karena banyak perusahaan yang
terdampak pandemi Covid-19," kata Ida dalam rapat kerja bersama DPR RI, Senin (18/1/2020).

34