Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021

MENAKER: SUBSIDI GAJI RP 1 JUTA KEPADA 8 JUTA PEKERJA TERDAMPAK PPKM

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 8 triliun untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU)
kepada 8 juta pekerja/buruh dengan besaran Rp 1 juta per orang. Pemberian BSU terutama
kepada para pekerja/buruh yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM), khususnya pekerja di wilayah yang menerapkan PPKM level empat.

Data penerima BSU akan diambil dari BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu pengambilan
30 Juni 2021. Hanya pekerja yang telah terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi
persyaratan yang akan menerima BSU.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, dalam mekanisme penyaluran
BSU diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp 500.000/bulan selama dua bulan yang
akan diberikan dalam satu kali pencairan. Artinya, pekerja akan menerima subsidi sebesar Rp 1
juta per orang. Payung hukum BSU ini akan segera dibuat dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan.
“Mudah-mudahan dengan subsidi ini akan membantu para pekerja terutama yang di luar sektor
kritikal untuk bisa bertahan dalam kondisi pembatasan aktivitas masyarakat,” ucap Ida dalam
konferensi pers secara virtual pada Rabu (21/7).

Ida mengatakan, data calon penerima BSU yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan harus
diverifikasi dan validasi sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Kemudian, data
ini disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Kriteria penerima BSU yaitu warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk
Kependudukan (NIK), pekerja/buruh penerima upah, pekerja terdaftar sebagai peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kepesertaan sampai Juni 2021.

“BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data mengingat sampai sekarang data BPJS Naker
dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid untuk digunakan pemerintah
sebagai dasar pemberian subsidi upah secara cepat dan tepat sasaran,” kata Ida.

Peserta yang membayar iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3,5 juta sesuai upah
terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan pekerja di
wilayah PPKM yang Upah Minimum Kabupaten/Kota di atas Rp 3,5 juta maka akan menggunakan
UMK sebagai batas kriteria upah, serta peserta yang memiliki rekening bank aktif.

Kemudian, pekerja pada sektor terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi,
perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri
properti, dan real estate.

“Kami mengusulkan hanya diberikan kepada pekeja yang berada di PPKM level 4 sesuai dengan
Instruksi Mendagri,” tegas Ida.

Ida mengatakan, untuk memastikan BSU tepat sasaran, pihaknya akan melakukan check list data
yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penggunaan data penerima subsidi melalui BPJS
Ketenagakerjaan juga menjadi bentuk apresiasi kepada pekerja atau buruh yang sudah terdaftar
dan aktif membayar BPJS Ketenagkerjaan.

“Saya kira ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
sebagai upaya transformasi menuju Indonesia Maju,” kata Ida.
Menaker menjelaskan, proses penyaluran subsidi upah dilakukan dengan pemindahbukuan dana
dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank BUMN yang
dihimpun dalam Himbara.

9