Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021
P. 7
Judul Pemerintah Anggarkan Program Subsidi Upah Rp 8,8 Triliun
Nama Media jawapos.com
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.jawapos.com/ekonomi/21/07/2021/pemerintah-
anggarkan-program-subsidi-upah-rp-88-triliun/
Jurnalis Romys Binekasri
Tanggal 2021-07-21 23:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI) Program ini ditujukan bagi 8,8 juta
pekerja yang bekerja di sektor non kritikal di daerah yang level 4
positive - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI) Program kartu prakerja akan bertambah
dari Rp 20 triliun menjadi Rp 21,2 triliun. Sehingga jumlah mereka yang mendapatkan kartu
prakerja akan bisa meningkat
negative - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI) Pekerja ini memang menghadapi kondisi
tekanan karena mereka adalah non kritikal, sementara ada di level 4 dari PPKM. Sehingga
kemungkinan jam kerja mereka menurun atau bahkan dirumahkan namun tidak di-PHK
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan bantuan program subsidi upah kepada
para pekerja yang pekerjaannya terdampak Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
menyebut, pemerintah menyiapkan untuk anggaran tersebut sebesar Rp 8,8 triliun. Sri Mulyani
menjelaskan, program bantuan subsidi upah tersebut diambil dari tambahan anggaran untuk
program prakerja dan bantuan subsidi upah sebesar Rp 10 triliun.
PEMERINTAH ANGGARKAN PROGRAM SUBSIDI UPAH RP 8,8 TRILIUN
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan bantuan program subsidi upah kepada
para pekerja yang pekerjaannya terdampak Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
menyebut, pemerintah menyiapkan untuk anggaran tersebut sebesar Rp 8,8 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, program bantuan subsidi upah tersebut diambil dari tambahan
anggaran untuk program prakerja dan bantuan subsidi upah sebesar Rp 10 triliun.
"Program ini ditujukan bagi 8,8 juta pekerja yang bekerja di sektor non kritikal di daerah yang
level 4," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (21/7).
6