Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021
P. 149
migrasi tenaga kerja sektor perikatan, dan pemrosesan hasil perikanan serta boga bahari di Asia
Tenggara.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi selaku co-chair National Programme Advisory
Committee (NPAC) Meeting menjelaskan, diskusi konsultasi yang diadakan secara virtual itu
memberi kesempatan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan relevan guna
mengidentifikasi area aksi prioritas.
"Selama diskusi, didapatkan informasi bahwa beberapa pemangku kepentingan telah memiliki
atau dalam proses mendirikan pusat-pusat layanan untuk sektor perikanan dan pengolahan hasil
ikan," kata Anwar, Rabu (21/7).
Dari dialog yang melibatkan berbagai pihak berkepentingan itu, tertangkap beragam pandangan
dan representatif pekerja, pemberi kerja, pemerintah, sektor swasta, para pembeli, organisasi
non pemerintah, peneliti, mitra pembangunan, sampai masyarakat sipil.
"Para peserta banyak gagasan dan usulan kegiatan. Banyak permasalahan dalam sektor
perikanan muncul dan didiskusikan dan solusi pun ditawarkan dengan niat untuk memperbaiki
situasi, agar dapat lebih mendukung dan melindungi para pekerja migran," ujar Anwar.
Dalam kesempatan itu, sejumlah pemangku kepentingan mengusulkan dukungan bagi
pengembangan lebih lanjut dari apa yang sudah dimiliki. Namun, mereka menghadapi kendala
terkait ketidaktepatan pemahaman lingkup dan keefektifan layanan yang diberikan saat ini,
termasuk hal-hal yang dapat dikembangkan.
Anwar memberi contoh, Kemnaker yang memiliki Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di beberapa
lokasi. Terkait awak kapal ikan, perbaikan kurikulum pelatihan maritim dinilai perlu agar
kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan di kapal-kapal ikan asing.
Koordinator Program Nasional Ship to Shore Rights Southeast Asia (SEA) Programme ILO Alberta
Bonasahat menambahkan, tujuan lain dari diskusi yaitu melindungi hak-hak tenaga kerja, juga
mendorong kehadiran lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi para pekerja migran
sepanjang siklus migrasi, mulai dari masa perekrutan hingga akhir masa kontrak kerja.
Tujuan berikutnya, untuk memberdayakan pekerja migran, keluarga mereka, organisasi, dan
komunitasnya dalam upaya mewujudkan dan menjalankan hak-hak mereka.
"Gagasan dan usulan aksi yang mengemuka dalam dialog ditangkap dan didokumentasi, area
aksi prioritas akan menjadi dasar pengembangan rencana kerja Ship to Shore Rights SEA
Indonesia," kata Albert.
(rea)
148
