Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021

PEKERJA DIRUMAHKAN ATAU KENA POTONG GAJI, DIUSULKAN DAPAT BANTUAN
RP 500 RIBU
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyiapkan subsidi gaji kepada para pekerja yang
terdampak pandemi COVID-19. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan
pihaknya sedang menyiapkan payung hukum terkait subsidi upah.

Menaker mengatakan stimulus tersebut sudah dikoordinasikan dengan Komite PEN, Kementerian
Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Rencananya pekerja yang dirumahkan atau kena potong
gaji dapat Rp 500 ribu.

"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp 500
ribu per bulan selama 2 bulan yang akan diberikan sekaligus. Artinya satu kali pencairan dan
pekerja akan menerima subsidi Rp 1 juta," kata Ida saat konferensi pers secara virtual, Rabu
(21/7).

Ida menjelaskan data calon penerima bantuan upah bersumber dari kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan yang sudah diverifikasi dan validasi sesuai ketentuan. Ia memastikan penerima
subsidi upah tepat sasaran karena ada data di BPJS Ketenagakerjaan.

Ida Fauziyah menganggap stimulus subsidi upah secara tidak langsung juga menjadi momentum
meningkatkan kepesertaan jaminan sosial khususnya di BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi, apabila
ingin mendapatkan subsidi mesti terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

"Bantuan subsidi upah ini kami akan ambil (data) dari BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu
pengambilan data sampai 30 Juni 2021. Sehingga peserta hanya yang telah terdaftar pada batas
waktu tersebut dan memenuhi persyaratan," ujar Ida.

"Hasil rapat kami untuk memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan
pemerintah maka jumlah penerima sebanyak kurang lebih 8 juta pekerja dan dengan demikian
akan membutuhkan anggaran estimasinya sebesar Rp 8 triliun," tambahnya.

Ida mendorong pekerja yang belum menyerahkan data nomor rekening BPJS Ketenagakerjaan
untuk segera menyerahkannya ke perusahaan tempatnya bekerja. Sehingga bisa diteruskan ke
BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya kira kita sudah punya pengalaman menyalurkan subsidi upah ini. Tentu kami akan memulai
dengan membuat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan validasi data yang ada di BPJS
Ketenagakerjaan,” tutur Ida.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah tengah menggodok jenis
bantuan baru yang dikhususkan bagi karyawan yang dirumahkan atau mengalami pengurangan
jam kerja. Bantuan tersebut nantinya akan berupa subsidi upah.
"Sekarang kita sedang mendesain bantuan subsidi upah bagi pekerja yang mengalami
pengurangan jam kerja atau dirumahkan," ujar Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers
APBN KiTa, Rabu (21/7).

Menurut Sri Mulyani, rancangan kebijakan subsidi gaji ini masih dibahas dengan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya bantuan ini
akan melengkapi beberapa insentif yang sudah ada sebelumnya.

Seperti diketahui, pekerja korban PHK bisa mengakses program kartu prakerja untuk
memperdalam skill dan mendapatkan insentif bantuan. Untuk itu kali ini pemerintah juga
menyiapkan insentif serupa demi membantu kelompok pekerja yang dirumahkan atau jam
kerjanya dikurangi.

60