Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021
P. 63
Ini dia ungkapkan dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait
Perkembangan Terkini Penerapan PPKM, Rabu (21/7/2021).
Disebutkan jika anggaran yang dibutuhkan untuk subsidi gaji ini sebesar Rp 8 triliun. “Jumlah
penerima kurang lebih 8 juta pekerja,” jelas Menaker.
Adapun persyaratan penerima subsidi upah masih sama dengan yang sebelumnya, yakni
merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK).
Kemudian terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS ketenagakerjaan yang diikuti dengan nomor
kartu kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2021.
Data BPJS akan menjadi sumber rujukan karena data dapat diakses dan dipertanggungjawabkan.
Pekerja yang akan mendapatkan subsidi gaji ini diharapkan memiliki rekening bank yang aktif.
Proses Penyaluran
Adapun proses penyaluran bantuan subsidi upah dilakukan oleh bank penyalur dengan
pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan melalui bank-
bank BUMN yang dihimpun dalam Himbara. “Mekanisme penyaluran bantuan diberikan kepada
pekerja atau buruh sebesar Rp 500.000 per bulan selama 2 bulan yang akan diberikan sekaligus
artinya satu kali pencairan dan pekerja akan menerima subsidi Rp 1 juta,” ujarnya.
Setelah itu, data calon penerima bantuan upah bersumber dari data kepesertaan BPJS
ketenagakerjaan nantinya akan dilakukan verifikasi dan validasi di BPJS Ketenagakerjaan sesuai
dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan.
“Kemudian dari data ini disampaikan kepada kementerian Ketenagakerjaan dan untuk
memastikan bantuan subsidi upah atau gaji yang tepat sasaran, kami harus melakukan check
list data yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.
62