Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021
P. 64
Judul Pekerja di Wilayah PPKM Level 4 bakal Dapat Subsidi Upah Rp 1 Juta
Nama Media investor.id
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://investor.id/business/pekerja-di-wilayah-ppkm-level-4-bakal-
dapat-subsidi-upah-rp-1-juta
Jurnalis Herman
Tanggal 2021-07-21 20:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami mengusulkan ini hanya diberikan kepada
pekerja yang berada di PPKM level empat sesuai dengan Instruksi Mendagri. Kemudian bekerja
pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa
kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri, property, dan realestate
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Data penerima BSU ini kami akan ambil dari
BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2021,
sehingga hanya peserta yang terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan
yang akan mendapatkan BSU
Ringkasan
Pemerintah kembali memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada para pekerja/buruh yang
terdampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), khususnya
pekerja di wilayah yang menerapkan PPKM level empat.
PEKERJA DI WILAYAH PPKM LEVEL 4 BAKAL DAPAT SUBSIDI UPAH RP 1 JUTA
Pemerintah kembali memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada para pekerja/buruh yang
terdampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), khususnya
pekerja di wilayah yang menerapkan PPKM level empat.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, pekerja/buruh yang nantinya
berhak menerima BSU adalah warga negara Indonesia (WNI), pekerja/buruh penerima upah,
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif, dan peserta yang membayar
iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3,5 juta sesuai dengan
upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila pekerja
bekerja di wilayah PPKM yang upah minimum kabupaten/kota (UMK) di atas Rp 3,5 juta, maka
menggunakan UMK sebagai batas kriteria upah.
63
