Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021
P. 71
"Nanti subsidi upah ini payung hukumnya akan kami buat dalam Permenaker di mana kami
mengusulkan bahwa bantuan pemerintah merupakan program stimulus yang kami koordinasikan
dengan Komite PEN, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan," jelas Ida ketika melakukan
konferensi pers, Rabu (21/7/2021).
Ida menjelaskan, syarat pekerja dapat subsidi gaji yakni Warga Nergara Indonesia (WNI)
dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif
di BPJS Ketenagakerjaan dan dibutkikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan Juni
2021.
Selain itu, syarat lain yakni upah pekerja di bawah Rp 3,5 juta sesuai dengan upah terakhir yang
dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. "Dalam hal ini pekerja di wilayah PPKM
yang UMKnya di atas Rp 3,5 juta, maka menggunakan UMK sebagai batas kriteria upah," jelas
Ida.
Selain itu, Ida mengatakan, ia telah mengusulkan penerima subsidi upah hanya pekerja yang
bekerja di wilayah PPKM level 4.
Daftar wilayah yang masuk kategori level 4 tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri
(Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021. "Memiliki bank yang aktif, dan kami mengusulkan hanya
diberikan kepada pekerja yang berada di level 4, sesuai dengan instruksi Mendagri," jelas Ida.
Pemerintah akan menyalurkan subsidi upah melalui bank penyalur yang dilakukan dengan
pemindahbukuan dana dari bank penyalur ke rekening penerima bantuan pemerintah melalui
bank BUMN yang dihimpun dalam Himbara.
Subsidi upah diberikan kepada pekerja atau bruuh sebesar Rp 500.000 selama dua bulan yang
akan diberikan sekaligus.
"Satu kali pencairan, dan pekerja menerima subsidi Rp 1 juta," ujar Ida.
70
