Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa bantuan subsidi upah
merupakan respons terhadap penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi
dan daya beli pekerja atau buruh selama masa pandemi Covid-19.

“Nanti untuk subsidi upah ini, payung hukumnya akan kami buat dalam peraturan Menteri
Ketenagakerjaan dimana kami mengusulkan bahwa bantuan pemerintah ini merupakan program
stimulus yang telah kami koordinasikan dengan komite PEN, kementerian keuangan, dan BPJS
Ketenagakerjaan,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip dari YouTube Perekonomian RI, Rabu
(21/7/2021).

Lebih lanjut, besaran subsidi upah ini adalah Rp500.000 per bulan selama dua bulan dan akan
dibayarkan dalam sekali pembayaran. Walhasil, para pekerja penerima bantuan akan menerima
bantuan sebesar Rp1 juta.

Menaker Ida mengatakan bahwa para pekerja atau buruh yang mendapatkan subsidi upah ini
adalah warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan.
Lalu, sambungnya, pekerja atau buruh penerima subsidi upah juga terdaftar sebagai peserta
jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan dan dapat dibuktikan
dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2021.

“Data BPJS ini menjadi sumber karena kami menilai bahwa data ini yang terbaik yang dapat
diakses dan dipertanggungjawabkan hingga saat ini,” ujar Menaker.

Selain itu, pekerja penerima bantuan juga telah membayar iuran dengan besaran yang dihitung
berdasarkan upah dibawah Rp3,5 juta atau sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan pemberi
kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam hal pekerja yang bekerja di wilayah PPKM yang UMK di atas Rp3,5 juta, kata Menaker,
maka menggunakan UMK sebagai batas kriteria upah dan memiliki rekening bank yang aktif.

“Kami mengusulkan hanya diberikan kepada pekerja yang berada di level 4 sesuai dengan
intruksi Mendagri,” imbuh Menaker.

Adapun, pekerja yang terdampak PPKM antara lain yang bekerja industri barang konsumsi,
perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri,
properti dan real estate.

Menaker menanbahkan, penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi upah oleh bank penyalur
dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan
pemerintah melalui bank-bank BUMN yang dihimpun dalam Himbara.

74