Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021
P. 76
Judul Pekerja Gaji di Bawah Rp3,5 Juta Bakal Dapat BLT Rp1 Juta
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210721201024-532-
670561/pekerja-gaji-di-bawah-rp35-juta-bakal-dapat-blt-rp1-juta
Jurnalis CNN Indonesia
Tanggal 2021-07-21 20:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Respons kami terhadap penurunan aktivitas
masyarakat yang berdampak terhadap ekonomi dan daya beli buruh serta guna mendukung
bisnis dan buruh selama pandemi dan PPKM, maka kami mengusulkan memberi subsisi upah
kepada para pekerja yang terdampak
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Proses penyaluran subsidi upah oleh bank
penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima
bantuan melalui bank yang dihimpun dalam Himbara (bank BUMN)
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Data penerima subsidi upah diambil dari BPJS
Ketenagakerjaan sampai 30 Juni 2021, sehingga hanya peserta yang terdaftar dan memenuhi
persyaratan yang akan menerima
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan pihaknya sedang mempersiapkan
bantuan langsung tunai (BLT) berupa subsidi gaji untuk pekerja formal di sektor non-esensial
dan non-kritikal di wilayah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Level 4. Ida menyebut BLT akan diberikan kepada sekitar 8 juta pekerja yang bergaji di bawah
Rp3,5 juta per bulan. BLT diberikan sebesar Rp500 ribu per bulan untuk dua bulan. BLT akan
dicairkan sekaligus dua bulan sehingga buruh akan menerima Rp1 juta. Namun, belum
disampaikan kapan BLT akan dicairkan.
PEKERJA GAJI DI BAWAH RP3,5 JUTA BAKAL DAPAT BLT RP1 JUTA
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan pihaknya sedang mempersiapkan
bantuan langsung tunai (BLT) berupa subsidi gaji untuk pekerja formal di sektor non-esensial
dan non-kritikal di wilayah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Level 4.
75
