Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2020

Presiden Pak Jusuf Kalla. ini untuk kepentingan nasional dan ketahanan industri, tenaga kerja
terserap, dan juga menyelamatkan devisa," katanya.

Ajukan PTUN

Lebih lanjut, Dedy mengatakan, Apindo juga tengah mempertimbangkan untuk mengajukan
PTUN atas SK yang dikeluarkan tersebut agar dianulir. Alasannya, ada kesalahan dalam
penetapan sehingga cacat hukum.

"SK tersebut perlu ditinjau kembali untuk kepentingan masyarakat Jabar, bahwa ini perlu
direvisi," ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Rachmat Taufik Garsadi mengatakan,
pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik. Pihaknya juga sudah melakukan pendekatan
ke dinas di kabupaten dan kota serta dewan pengupahan.

Ade Sudrajat menilai, ke-putusan gubernur yang menandatangani kenaikan UMK sejumlah
daerah seolah menunjukkan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi tempat bagi industri padat karya
di Tatar Priangan. Dengan kata lain didesak untuk segera angkat kaki.

"Harusnya disadari bahwa ini bukan persoalan elektabilitas tapi lebih mengedepankan
masyarakat dan para pencari kerja," ujarnya.

Tidak bijak

Sementara itu, Ekonom Ina Primiana mempertanyakan langkah pemerintah tersebut karena jika
mengacu pada kondisi saat ini menaikkan UMK tidaklah bijak.

Alasannya, bukan tidak mungkin langkah tersebut justru mematikan dunia usaha dan ekonomi.
"Paling tidak mundur dulu, jangan dipaksakan. Pertanyaannya, apa yang dikejar?" ujarnya.

Ekonom lainnya, Acuviarta Kartabi menambahkan, mestinya persoalan UMK tahun ini bisa
didiskresi.

Namun, dia menyayangkan daerah-daerah yang seolah tidak memiliki sense of crisis. Apalagi,
tahun depan pemerintah dikatakan tidak akan memberikan bantuan lagi. "Artinya, harapan
penyerapan tenaga kerja hanya dari sektor usaha. Ini yang harus dipahami secara saksama,"
ujarnya

caption;

SEJUMLAH pekerja berjalan keluar dari salah satu pabrik di Karawang, Senin (23/11/2020). Upah
Minimun Kabupaten/Kota (UMK) Karawang 2021 ditetapkan senilai Rp 4.798.312 menjadi UMK
tertinggi di Jawa Barat dan nasional seiring kepu-tusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang
upah minimum kabupaten/-kota. *

15