Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2020
P. 15
Ringkasan
Upaya pemulihan ekonomi pemerintah Jawa Barat diperkirakan akan menemui jalan terjal.
Alasannya, keputusan Gubernur Jawa Barat yang menandatangani SK mengenai upah minimum
kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2021 justru kontradiktif karena terdapat sejumlah daerah
yang tetap menaikkan UMK.
Padahal, saat ini dunia usaha masih tertekan karena pasar yang masih belum pulih. Langkah
pemerintah yang tetap memaksakan kenaikan UMK dikhawatirkan akan menyebabkan sejumlah
usaha memilih untuk mengurangi kembali jumlah tenaga kerjanya agar biaya yang dikeluarkan
tidak melonjak.
KENAIKAN UMK HAMBAT PEMULIHAN EKONOMI
Upaya pemulihan ekonomi pemerintah Jawa Barat diperkirakan akan menemui jalan terjal.
Alasannya, keputusan Gubernur Jawa Barat yang menandatangani SK mengenai upah minimum
kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2021 justru kontradiktif karena terdapat sejumlah daerah
yang tetap menaikkan UMK.
Padahal, saat ini dunia usaha masih tertekan karena pasar yang masih belum pulih. Langkah
pemerintah yang tetap memaksakan kenaikan UMK dikhawatirkan akan menyebabkan sejumlah
usaha memilih untuk mengurangi kembali jumlah tenaga kerjanya agar biaya yang dikeluarkan
tidak melonjak.
Demikian benang merah dalam Bincang Media: "Upah Padat Karya: Solusi Pemulihan Ekonomi
di Sektor Tenaga Kerja" yang digelar Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar, Rabu (25/11/2020).
Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Dedy Widjaja, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jabar Taufik Garsa-di, dan mantan Ketua
Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudradjat
Dedy menuturkan, Apindo berharap pemerintah bisa lebih arif dalam menyikapi kenaikan UMK
tersebut. Ia pun menyayangkan langkah sejumlah kepala daerah kabupaten/kota yang tetap
memaksakan kenaikan di saat perekonomian masih tertekan. Apalagi kenaikan UMK di sejumlah
daerah dinilai signifikan. "Seharusnya yang dipikirkan adalah keberlangsungan usaha, yang salah
satu komponennya adalah upah," ujarnya.
Kenaikan UMK 2021 tersebut, lanjut Dedy, sangat memberatkan industri, khususnya padat karya.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah bisa mencarikan solusi tersebut agar keberlanjutan
industri terjaga. Khususnya, agar tidak terjadi pengurangan tenaga kerja.
Misalnya dengan menerapkan kembali upah padat karya. Meski, diakui, dari sisi peraturan
ketenagakerjaan sudah tidak ada lagi landasan bagi upah padat karya karena sudah dihapuskan.
Namun demikian, menurut Dedy, ada aturan dari menteri perindustrian yang bisa digunakan. "Di
sana ada perlindungan terhadap industri padat karya. Jadi ada undang-undang di kementerian
lain yang bisa digunakan. Ini pernah dilakukan dan keluarlah upah padat karya pada saat Wakil
14
