Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2020

FORMULA BARU UPAH MINIMUM BERLAKU PADA 2022

Sejumlah daerah menaikkan upah minimum untuk tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan formula baru upah minimum, seperti yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, baru akan berlaku
pada 2022. Menurut dia, hal ini menunggu penerbitan aturan turunan 'Undang-Undang Cipta
Kerja serta revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"Dengan demikian, upah minimum 2022 ditetapkan dengan pedoman UU Cipta Kerja," kata dia,
kemarin.

Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah tetap memberlakukan upah minimum provinsi. Namun
penetapannya didasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, antara lain tingkat
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. UU Cipta Kerja juga menghilangkan formula upah minimum
sektoral kabupaten/kota (UMSK), diganti menjadi kesepakatan antara perusahaan dan buruh.

Ida mengatakan sedang menggodok empat aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang berisi tata
cara penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/ kota (UMK),
syarat penetapan UMK, formula penghitungan kenaikan UMP, ketentuan upah per jam minimal,
hingga ketentuan upah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk tahun 2021, penetapan upah mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015. Ida mengaku
sudah menerbitkan surat edaran yang meminta kepala daerah menetapkan UMP yang sama
dengan 2020. Namun, kata dia, tidak semua daerah mengikuti surat edaran itu. "Ada enam
provinsi yang menetapkan upah minimum lebih tinggi," ujarnya.

Keenam provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi
Selatan, dan Bengkulu. Sedangkan 27 provinsi tidak menaikkan UMP, dan satu provinsi, yaitu
Gorontalo, belum menetapkan UMP Ida mengatakan, alasannya menerbitkan surat edaran yang
meminta gubernur tidak menaikkan UMP 2021 adalah lantaran 82,85 persen perusahaan
mengalami penurunan pendapatan.

"Sebagian besar tidak mampu bayar upah meski sebatas upah minimum yang berlaku saat ini,"
ujarnya. Ida mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2020 yang menyebutkan 53,17
persen usaha menengah besar dan 62,71 persen usaha kecil menghadapi kendala keuangan
selama masa pandemi Covid-19, terutama untuk membayar pegawai dan kebutuhan operasional
lainnya."Sebagian besar terkena dampak pandemi," kata dia.

Berbeda dengan keputusan Ida, sejumlah kepala daerah mengumumkan kenaikan upah
minimum tahun 2021. Pada 22 November lalu,Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
mengumumkah kenaikan upah minimum kabupaten/ kota atau UMK sebesar 0,75-3,68 persen
dari angka tahun ini.

Kenaikan UMK tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 561/61 Tahun 2020."Sesuai dengan
hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota dan rekomendasi masing-masing
daerah," kata Ganjar. Dia mengatakan UMK tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2021 sebagai
batas terendah gaji yang wajib diberikan gerusahaan.

9