Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2020
P. 58
"Meskipun sebatas upah minimum saat ini (2020)," kata Ida dalam rapat bersama Komisi Tenaga
Kerja DPR di Rabu, 25 November 2020.
Kedua, Ida mengutip survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2020 mengenai dampak Covid-
19. Salah satunya karena 82,85 persen perusahaan cenderung mengalami penurunan
pendapatan.
Lalu, 53,17 persen Usaha Menengah Besar (UMB) dan 62,71 persen Usaha Mikro Kecil (UMK)
menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional. "Memang benar ada
perusahaan yang tidak terdampak, tapi kalau dilihat sebagian besar terdampak," kata dia.
Ketiga, SE terbit untuk mempertimbangkan kondisi perekonomian di tengah pandemi Covid-19.
Di mana, ekonomi triwulan III 2020 tumbuh -5,32 persen (year-on-year/yoy).
Keempat, beberapa ketentuan pengupahan di tingkat Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan
Menteri dibuat dengan asumsi kondisi normal. Sehingga, menurut Ida, akan melahirkan masalah
ketika dipaksakan untuk dilaksanakan dalam kondisi luar biasa seperti Covid-19 ini.
Setelah SE ini terbit pada 26 Oktober 2020, beberapa gubernur langsung menetapkan UMP. Tapi,
tak semua mengikuti surat edaran ini.
"Ada 6 provinsi yang menetapkan upah minimum lebih tinggi," kata Ida. Keenamnya yaitu DKI
Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bengkulu.
Walau demikian, mayoritas menetapkannya sesuai dengan SE Ida ini. Total ada 27 provinsi yang
tidak menaikkan UMP. Sementara, satu provinsi masih belum menetapkan UMP sampai hari ini
yaitu Gorontalo.
57
