Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2020

MENAKER: REALISASI BSU SUDAH MENCAPAI RP21,3 TRILIUN

MENTERI Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, menegaskan realisasi program Bantuan Subsidi Upah
(BSU) per 23 November 2020 sudah mencapai Rp21,3 triliun atau 77,51% dari alokasi anggaran
sebesar Rp28,14 triliun.

Realisasi ini dikatakan terdiri dari dua gelombang, di mana pada gelombang pertama sudah
tersalurkan Rp14,7 triliun kepada 12,25 juta penerima BSU.

"Sementara itu, untuk gelombang kedua sudah tersalurkan Rp7,1 triliun kepada 5,9 juta
penerima BSU. Gelombang kedua ini masih berlangsung dan saat ini sedang dalam dalam proses
pencairan dari bank Himbara penerima program," ungkapnya dalam Rapat Kerja (Raker)
bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (25/11).

Ida menambahkan, BSU ini merupakan upaya pemerintah untuk dapat memulihkan ekonomi dan
meningkatkan konsumsi masyarakat. Adapun tujuan dari BSU ini ialah melindungi,
mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam rangka
penanganan dampak covid-19.

Terkait persyaratan penerima program BSU, Ida menuturkan bahwa syarat utama ialah warga
negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan
sosial ketenagakerjaan BPJS, merupakan pekerja atau buruh penerima gaji atau upah,
kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2020, gaji atau upah
di bawah Rp5 juta sesuai yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan
memiliki rekening bank yang aktif.

"Hasil pemantauan terhadap penyaluran BSU ini, kami telah melakukan revisi target dan
anggaran. Dari semula untuk 15,77 juta penerima dengan anggaran Rp37,74 triliun menjadi
Rp29,76 triliun untuk 12,4 juta penerima bantuan. Hal ini didasar oleh data dari BPJS
Ketenagakerjaan yang menyampaikan bahwa calon penerima BSU yang tervalidasi dan sudah
diverifikasi mencapai 12,4 juta calon penerima yang terbagi dalam enam batch," tuturnya.

Selain itu, Ida menyampaikan beberapa kendala dalam penyaluran BSU ialah adanya rekening
penerima bantuan yang bermasalah seperti duplikasi, tidak valid, dibekukan dan tidak sesuai
NIK.
Kendala lainnya yaitu data yang dikirim oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak lengkap. Kemudian
adanya pengaduan dari masyarakat yang ingin mengetahui status calon penerima bantuan.

"Kemnaker juga telah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti
rekomendasi KPK. Dalam hal ini melakukan pemadanan data dengan data penghasilan pekerja
di Dirjen Pajak. Kemudian melakukan pemadanan data dengan data penerima program kartu
prakerja. Juga menginformasikan data penerima bantuan kepada Pusat Data dan Informasi
Kementerian Sosial untuk pemutakhiran DTKS," pungkas Ida. (OL-6).

87