Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2020
P. 90
Beberapa poin utama dalam revisi ini yaitu menyangkut dasar dan tata cara penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), syarat penetapan UMK,
formula perhitungan kenaikan UMP.
Selanjutnya yaitu ketentuan upah per jam minimal, ketentuan upah bagi usaha mikro dan kecil,
serta yang terakhir yaitu soal dewan pengupahan.
Adapun dalam UU Cipta Kerja, UMP tetap berlaku. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pun
sebenarnya tetap ada, namun terbatas alias dengan persyaratan.
Sementara, yang benar-benar dihapus adalah Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Setelah dihapus, diganti menjadi kesepakatan antara perusahaan dan buruh.
Sejak 9 November 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta pun
telah membahas penghapusan upah sektoral di UU Cipta Kerja ini.
"Nanti ini akan kami diskusikan. Biasanya sektor yang menerapkan UMS (upah minimum
sektoral) kenaikan upah per tahun sekitar 8 persen," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial
dan Kesejahteraan Pekerja, Disnakertrans, Purnomo.
FAJAR PEBRIANTO.
89
