Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2020

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau, Jonli mengatakan, bagi kabupaten/kota yang
tidak menaikkan UMK, tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Di mana masing-masing daerah
membayarkan upah lebih tinggi dari UMP

"Jika UMP lebih tinggi dari daerah maka, daerah harus menaikkan upah di atas UMP. Pak
gubernur sudah meneken SK UMK, maka sudah bisa dijalankan pada awal Januari 2021,"
katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, UMK lah yang menjadi dasar para pekerja menerima upah yang
dibayar oleh perusahaan. Untuk UMK yang tetap tahun depan yakni ada lima daerah, yakni Kota
Pekanbaru, Dumai, Pelalawan, Rokan Hulu dan Indragiri Hilir

"Kemudian untuk tujuh daerah lainnya naik bervariasi, hal tersebut sesuai kesepakatan antara
Disnaker, pemerintah, pengusaha dengan serikat pekerja ini diserahkan kepada daerah silahkan,
yang penting SK UMK ini sudah diteken oleh gubernur untuk 2021," sebutnya.

Untuk tujuh daerah yang menaikkan UMK nya yakni Kabupaten Kampar Rp3.023.840,48,
Kabupaten Bengkalis, Rp3.342.891,35, Kabupaten Siak, Rp3.081.146,33, Kabupaten Kuantan
Singingi, Rp3.091.132,63, Kabupaten Meranti Rp2.985.000,00, Kabupaten Rokan Hilir,
Rp2.996.539,09.

"Untuk lima kabupaten/kota yang tidak menaikkan UMK dan disamakan dengan UMK pada tahun
2020, di antaranya, Kota Pekanbaru Rp2.997.291,69, Kota Dumai, Rp3.383.834,29, Kabupaten
Rokan Hulu, Rp2.960.855.02, Kabupaten Indragiri Hilir, 2.984.696,63, dan Kabupaten Pelalawan,
3.002.838,89," paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Riau Drs H Syamsuar sudah menandatangani draft
Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau untuk tahun 2021. UMP tahun 2021 ditetapkan sebesar
Rp2.888.564 atau sama dengan UMP tahun 2020. (gem)

84