Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2020

Judul 10 Kantor di DKI Ditutup, 4 di Antaranya Langgar Protokol
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Pembatasan Sosial Berskala Besar
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200916113444-20-
547092/10-kantor-di-dki-ditutup-4-di-antaranya-langgar-protokol
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-16 11:56:02
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Disnatekrtrans DKI menutup 10 perkantoran, dengan rincian enam terkait temuan kasus COvid-
19, dan empat terkait pelanggaran protokol kesehatan.

10 KANTOR DI DKI DITUTUP, 4 DI ANTARANYA LANGGAR PROTOKOL
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup 10 perusahaan atau perkantoran di Jakarta
karena temuan kasus atau pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 , per Selasa (15/9), atau
bertambah dua dari hari sebelumnya.

Diketahui, di hari pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta, Senin (14/9),
delapan perusahaan ditutup terkait kasus Virus Corona.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansah
mengatakan, dari 10 perusahaan yang ditutup itu, enam di antaranya ditutup karena ditemukan
kasus positif Covid-19.

"Enam perusahaan ditutup karena Covid-19, sementara empat lainnya ditutup karena tidak
menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19," ujar dia, saat dikonfirmasi, Rabu (16/9).

Andri mengatakan 10 perusahaan itu akan ditutup selama tiga hari sesuai aturan dalam
Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Pergub Nomor 33 Tahun 2020
tentang pelaksanaan PSBB di Jakarta.

Enam perusahaan yang ditutup karena Covid-19 itu berada di Jakarta Barat (tiga kantor), Jakarta
Timur (satu kantor), dan Jakarta Selatan (dua kantor). Sementara, empat perusahaan yang
ditutup karena tidak menerapkan protokol kesehatan berada di Jakarta Pusat (dua kantor), dan
di Jakarta Barat (dua perusahaan).

Andri sebelumnya juga menegaskan Pemprov DKI bakal menutup perusahaan atau perkantoran
yang melanggar ketentuan selama PSBB. Aturan ini juga berlaku untuk perusahaan yang
termasuk dalam 11 sektor dikecualikan.

139