Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2020
P. 172
Ekonom Center of Reform on Economy (CORE) Indonesia Ahmad Akbar Susamto menilai keluhan
peserta tersebut seharusnya menjadi momentum bagi PMO melakukan evaluasi menyeluruh
pada program Kartu Prakerja tersebut.
"Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh atas program Kartu Prakerja," ujarnya kepada
CNNIndonesia.com.
Ahmad sendiri mengaku dia merupakan pihak yang menolak program Kartu Prakerja
diselenggarakan di tengah pandemi covid-19 guna menyalurkan bantuan kepada masyarakat
terdampak. Fakta bahwa pelaksanaannya kerap mengalami kendala, ia menilai ini membuktikan
jika program tersebut belum siap.
"Kalau saya boleh melihat sudut pandang yang luas, masalah yang muncul menunjukkan
sebetulnya Prakerja belum siap, dipaksakan begitu dan dari awal ini memang sudah bermasalah,"
ucapnya.
Untuk mengingatkan, ini bukan pertama kali Kartu Prakerja mengalami kendala. Ketika dimulai,
program ini sempat menuai kritik atas polemik kepentingan karena salah satu pemilik mitra
platform juga menjabat sebagai staf khusus Presiden Joko Widodo.
Hingga akhirnya, CEO Ruang Guru Belva Devara mengundurkan diri dari posisinya guna
menghindari konflik kepentingan dalam program Kartu Prakerja. Kejadian ini berujung dengan
keluarnya Ruang Guru sebagai mitra platform Kartu Prakerja.
Ahmad melanjutkan alasannya menilai Kartu Prakerja tidak tepat dilakukan saat ini karena tujuan
program itu tidak relevan untuk situasi pandemi sekarang. Secara garis besar, lanjutnya,
program tersebut bertujuan untuk pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan
sehingga mendekatkan pencari kerja dengan lapangan kerja.
"Padahal di tengah situasi sekarang tidak relevan untuk mencari kerja, orang yang bekerja saja
di-PHK," katanya.
Oleh sebab itu, ia menilai pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi secara menyeluruh salah
satu program andalan Presiden Jokowi ini. Ia menilai guna menyikapi situasi pandemi bantuan
paling tepat adalah dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sehingga bisa segera sampai ke
tangan masyarakat yang membutuhkan.
Belum lagi, batasan syarat penerima insentif juga sangat longgar. Dengan demikian, pemerintah
tidak bisa memastikan apakah penerima tersebut merupakan tepat sasaran.
PMO menengarai kegagalan pencairan insentif disebabkan permasalahan teknis. Ilustrasi.
(ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN).
"Jadi, tujuan Kartu Prakerja itu tidak relevan dengan kondisi saat ini. Mungkin, kalau situasi
normal boleh karena Prakerja didesain di tengah situasi normal bukan di tengah situasi tidak
normal," ucapnya.
Senada, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto juga
menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi atas berjalannya program ini. Sejumlah faktor
ditengarai menjadi kendala dalam pencairannya, baik dari sisi manajemen pelaksana maupun
dari peserta.
Dari segi PMO sebagai pelaksana, Eko menilai perlu memperbanyak komunikasi utamanya perihal
teknis kepada peserta. PMO harus menegaskan kembali jika langkah-langkah tersebut akan
menentukan kelancaran pemberian insentif. Misalnya, penegasan pembaruan e-wallet
hendaknya sudah dikomunikasikan sejak awal.
171
