Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 SEPTEMBER 2020
P. 173
"Kemudahan dalam akses dan kemudahan dalam pengisian data juga penting," tuturnya.
Selanjutnya, ia mengatakan sebaiknya PMO menyediakan mekanisme komplain yang secara
khusus mengatasi masalah teknis. Sebetulnya, PMO telah menyediakan layanan email maupun
call center bagi peserta.
Namun, diketahui masih banyak keluhan menyasar kepada Instagram yang mengindikasikan jika
belum semua peserta mengetahui mekanisme pengaduan tersebut, atau belum sepenuhnya
keluhan peserta bisa diakomodasi melalui email maupun call center.
Mengamini pernyataan Ahmad sebelumnya, Eko menuturkan dalam situasi pandemi ini
masyarakat membutuhkan percepatan insentif untuk membantu mereka bertahan. Terlebih,
para korban PHK maupun masyarakat yang kesulitan mencari kerja.
"Mungkin sudah ada (mekanisme komplain). Tapi, mungkin ke depan bisa lebih proaktif case
by case biar lebih cepat penangannya. Karena, kalau terlalu banyak nanti bisa jadi isunya
membesar dan kurang profesional," imbuhnya.
Ke depan, ia meminta PMO tidak terjebak dengan pelatihan yang paling banyak dicari oleh
pekerja. Lebih dari itu, PMO hendaknya bisa melakukan link and match (penyesuaian) pelatihan
ketrampilan dengan lapangan kerja yang mampu bertahan dan bangkit terlebih dulu saat
pandemi.
Misalnya, salah satu pelatihan paling laris adalah bahasa asing. Namun, Eko mempertanyakan
bagaimana jika lapangan kerja yang membutuhkan keterampilan ini justru bangkit paling akhir
usai pandemi, misalnya sektor pariwisata dan perhotelan.
Karenanya, ia menyarankan agar PMO bisa merekomendasikan pelatihan yang mendekati
kebutuhan pasar. Idealnya, menurut Eko, outcome dari Prakerja adalah peserta yang memiliki
keterampilan terbatas dapat memiliki keterampilan baru yang dapat digunakan untuk masuk ke
pasar kerja.
"Untuk hari ini karena masih tidak ada lowongan karena covid-19 sehingga itu tidak efektif. Tapi,
kalau untuk penyaluran bansos saya rasa sebagian besar sudah dapat," tuturnya.
Bukan hanya dari segi PMO, ia menduga masih terdapat kelalaian dari sisi peserta. Jika berdasar
penjelasan PMO kendala pencairan lebih karena faktor teknis, maka Eko menduga sejumlah
peserta salah melakukan input data sesuai dengan syarat Kartu Prakerja sehingga insentif tidak
cair.
"Kalau melihat dari alasan karena pemahaman prosedur, sepertinya langkah-langkah itu belum
dilakukan dengan baik oleh peserta," katanya.
Program Kartu Prakerja sudah dibuka sejak April lalu, dan sekarang telah selesai gelombang 8.
Pemerintah menargetkan pemberian Kartu Prakerja kepada 5,6 juta orang terdampak PHK serta
pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran virus corona.
Setiap peserta akan mendapatkan total insentif bantuan pelatihan sebesar Rp3,55 juta. Dana itu
terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu per bulan selama
empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali..
172
