Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021
P. 55

"Kalau kita lihat rekapitulasi klaim PMI, periode 2018 sampai 31 Januari 2021, sebagaimana
              permintaan bapak/ibu Komisi IX, gagal berangkat yang mengajukan klaim ada 31 (jumlah kasus)
              dan  gagal  ditempatkan  ada  delapan  orang.  Jadi,  memang  kecil  yang  mengajukan  klaim,"
              ucapnya saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (9/2/2021).

              Adapun  besaran  total  dana  klaim  yang  diajukan  pekerja  migran  Indonesia  kepada  BPJS
              Ketenagakerjaan akibat dari kedua faktor tersebut sebesar Rp 293 juta lebih.

              "Nominalnya Rp 232.500.000 untuk gagal berangkat (klaim PMI) dan Rp 60 juta untuk yang
              gagal ditempatkan," kata dia.

              Selanjutnya,  terkait  dengan  kepesertaan  perlindungan  jaminan  sosial  (Jamsos).  Dirinya
              memaparkan,  dari  tahun  2017  sampai  tahun  2020,  jumlah  PMI  yang  terdaftar  di  BPJS
              ketenagakerjaan mencapai 747.000 orang, sementara yang aktif 389.000 orang.

              Sementara itu, penerimaan iuran program PMI dari tahun 2017 hingga 2020, sebesar Rp 263,4
              miliar. PMI yang mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT) berjumlah 26 orang.

              Sedangkan, klaim untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk
              tahun 2020, mencapai Rp 8,1 miliar.

              "Klaim JKK dan JKM (tahun 2017) totalnya sebesar Rp 434 juta. Kemudian, tahun 2018 ada
              kenaikan. Lalu 2019, Rp 6,1 miliar, 2020 ada kenaikan Rp 8,1 miliar," sebutnya.

              Menaker  mengungkapkan  ada  beberapa  masalah  yang  tertunda  dari  sisi  Jamsos  bagi  PMI.
              Pertama,  belum  ada  layanan  BPJS  di  negara  tujuan  penempatan  sehingga  berdampak  pada
              tiadanya layanan perpanjangan kepesertaan Jamsos di negara-negara tujuan, kecuali Taiwan.
              Juga  biaya  transaksi  iuran  Jamsos  menjadi  mahal.  Pada  saat  bersamaan,  tidak  boleh  ada
              transaksi di kedutaan.
              Persoalan kedua, pelayanan Jamsos untuk PMI masih terbatas karena BPJS Ketenagakerjaan
              tidak memberikan pelayanan bagi PMI yang sakit diakibatkan bukan dari kecelakaan kerja.

              "PMI harus membayar terlebih dahulu seluruh biaya terkait risiko pekerjaan. Baru kemudian,
              dimintakan penggantian kepada BPJS. Jadi model reimbursed," papar dia.
































                                                           54
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60