Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021
P. 57
Namun tahun ini BLT Rp 600 ribu ini dipastikan tak dilanjutkan. BSU Rp 600 ribu ini ternyata
tidak dialokasikan di APBN 2021.
Kabar tidak dilanjutkan ini diungkap langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah.
Dikutip dari Kompas.com, Ida mengaku bahwa BLT subsidi gaji atau BSU untuk tahun ini tidak
dialokasikan dalam APBN 2021.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya," ujar Ida, Selasa (9/2/2021).
Ida mengatakan, program subsidi upah pasti berlanjut, namun tergantung dari situasi dan
kondisi perekonomian nasional di 2021.
"Nanti kami lihat kondisi ekonomi berikutnya," kata Ida.
Sebelumnya, penerima pada termin pertama yang disalurkan bulan Agustus hingga Oktober
2020 mencapai 12,29 juta pekerja atau 99,11 persen.
Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 14,7 triliun.
Sementara BLT subsidi gaji pada termin pertama belum tersalurkan kepada 110.762 pekerja.
Termin kedua disalurkan pada bulan November 2020 dengan jumlah 12,24 penerima atau 98,71
persen.
Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 14,6 triliun.
Sementara pekerja yang belum menerima sebayak 159.727.
Dari kedua termin, total realiasi sebesar Rp 29,4 triliun atau 98,91 persen.
Diganti Kartu Prakerja Ida melanjutkan, pemerintah mengandalkan program Kartu Prakerja
untuk memberikan insentif bagi pekerja terdampak pandemi Covid-19.
"Kita tidak menggunakan skema subsidi upah, tapi program Kartu Prakerja yang di situ ada
insentifnya tetap dilanjutkan," kata Ida.
Ida menegaskan, alokasi Kartu Prakerja cukup besar, yakni sekira Rp 20 triliun.
"Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang memang tidak dialokasikan, karena kita
konsentrasi pada program Kartu Prakerja," tambah Ida.
Dijelaskan Ida, dalam program kartu Prakerja selain dana untuk meningkatkan kompetensi bagi
yang berhasil menjadi peserta, terdapat juga insentif.
Sebelumnya, Kartu Prakerja merupakan program pemerintah untuk pelatihan dan
pengembangan keahlian masyarakat.
Adanya pandemi Covid-19, membuat pemerintah mengganti program ini sebagai bantuan
insentif bagi pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau angkatan kerja
baru.
Bantuan yang didapat dari Kartu Prakerja yakni sebesar Rp 3,55 juta.
56
